KILAS BANTEN – Rencana diskusi bertajuk “Meja Bundar: BUBARKAN KOPRI?” yang digagas Pengurus Besar Korps PMII Putri (KOPRI PB PMII) memicu perdebatan di lingkungan kader PMII. Tema yang dinilai sensitif tersebut menuai beragam tanggapan, termasuk dari kader KOPRI di Provinsi Banten.
Agenda diskusi dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 9 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB di Kantor PB PMII, Jalan Salemba Tengah Nomor 57, Paseban, Jakarta Pusat. Sebagian pihak memandang forum itu sebagai ruang evaluasi organisasi. Namun, tidak sedikit kader yang menilai pemilihan tema justru berpotensi menimbulkan keresahan mengenai masa depan KOPRI.
Salah satu respons datang dari kader KOPRI PKC PMII Banten, Rohati. Ia menilai penggunaan tema yang mengarah pada pembubaran KOPRI terlalu berisiko jika diprakarsai langsung oleh kepengurusan tingkat pusat.
Menurut Rohati, evaluasi terhadap organisasi merupakan hal yang wajar dan diperlukan. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan diksi yang menyinggung pembubaran organisasi dapat memunculkan spekulasi di kalangan kader perempuan yang saat ini masih berjuang memperkuat posisi dan perannya di tubuh PMII.
“Ketika kader di daerah sedang berjuang mempertahankan marwah organisasi, elite di pusat justru menghadirkan isu yang bersifat spekulatif. Langkah seperti ini menurut saya tidak tepat,” ujar Rohati, Jumat (9/10/2026).
Rohati memahami kemungkinan tema tersebut dipilih untuk memancing diskusi yang lebih kritis. Meski demikian, ia menilai strategi seperti itu kurang mempertimbangkan dampak psikologis yang dapat dirasakan kader perempuan, terutama mereka yang sedang menjalani proses kaderisasi di daerah.
Ia mengatakan saat ini terdapat beragam pandangan mengenai masa depan KOPRI. Menurutnya, kader perempuan PMII telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Mereka mampu berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari pemikiran, gerakan organisasi, isu sosial, ekonomi, hingga politik.
Namun, peningkatan kapasitas kader perempuan tersebut dinilai belum sepenuhnya diikuti perubahan budaya organisasi. Rohati menilai masih ada sebagian kader laki-laki yang belum memberikan pengakuan yang setara terhadap kemampuan kader perempuan.
Kondisi itu, lanjutnya, membuat banyak kader perempuan harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kompetensi dan kualitas yang dimiliki. Situasi tersebut juga berdampak terhadap tingkat kepercayaan diri kader perempuan, terutama di tingkat bawah.
Di sisi lain, Rohati mengakui terdapat pandangan yang mempertanyakan relevansi keberadaan KOPRI sebagai badan semi otonom. Sebagian kader beranggapan perempuan seharusnya dapat berkompetisi secara langsung di organisasi induk tanpa membutuhkan wadah tersendiri.
Meski memahami pandangan tersebut, Rohati menegaskan dirinya tetap mendukung keberadaan KOPRI. Ia menilai organisasi itu masih memiliki fungsi strategis sebagai ruang yang aman bagi kader perempuan untuk belajar, meningkatkan kemampuan, membangun kepercayaan diri, serta mengasah kepemimpinan sebelum mengambil peran yang lebih luas di PMII.
Menurutnya, budaya patriarki dalam organisasi belum sepenuhnya hilang. Karena itu, ruang kaderisasi khusus bagi perempuan masih dibutuhkan agar proses pembinaan berjalan lebih maksimal dan menghasilkan kader yang siap bersaing.
Selain menjadi wadah pembinaan, Rohati juga menegaskan bahwa keberadaan KOPRI memiliki dasar organisasi yang jelas karena diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMII. Aturan tersebut menjadi landasan bagi keberlangsungan kaderisasi perempuan di lingkungan organisasi.
Ia juga menilai KOPRI memiliki fungsi penting sebagai penghubung antargenerasi kader perempuan. Organisasi tersebut menjadi ruang untuk meneruskan pengalaman, nilai perjuangan, serta proses kaderisasi dari generasi sebelumnya kepada kader yang baru bergabung.
Karena itu, Rohati berharap energi organisasi tidak lagi dihabiskan untuk memperdebatkan eksistensi KOPRI. Ia meminta perhatian organisasi lebih diarahkan pada peningkatan kualitas kader perempuan melalui program-program yang nyata dan berkelanjutan.
“Bantu kami di daerah untuk meruntuhkan skeptisisme terhadap kader perempuan. Berikan ruang lebih besar bagi kami untuk tampil dalam forum pengetahuan, gerakan nasional, serta penguatan kapasitas intelektual, ekonomi, dan politik,” katanya.
Menurut Rohati, kebutuhan utama kader perempuan saat ini bukanlah polemik baru, melainkan dukungan nyata berupa penguatan kaderisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dan berkontribusi.
Ia mengingatkan bahwa wacana yang bersifat kontroversial justru berpotensi mengalihkan perhatian dari persoalan mendasar yang masih dihadapi kader perempuan di berbagai daerah.
Menutup pernyataannya, Rohati berharap KOPRI PB PMII lebih memprioritaskan kebijakan yang berorientasi pada penguatan kapasitas kader perempuan dibanding menghadirkan perdebatan mengenai keberadaan organisasi.
“Solusi terhadap tantangan organisasi tidak cukup dibangun melalui wacana yang kontroversial, melainkan melalui kebijakan yang mampu memperkuat daya saing serta keberdayaan kader perempuan di masa depan,” tutupnya.***
