KILAS BANTEN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang mulai mempercepat transformasi pemerintahan digital dengan memperkuat kemampuan pengelolaan data di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah itu dilakukan melalui Pelatihan Statistik Sektoral Tahun 2026 yang menitikberatkan pada penguasaan sistem big data modern.
Program tersebut menjadi strategi Pemerintah Kota Tangerang untuk membangun tata kelola pemerintahan berbasis data yang lebih akurat, cepat, dan terintegrasi. Pada tahap awal, sebanyak 11 OPD mengikuti pelatihan intensif terkait pengelolaan data digital modern.
Kepala Diskominfo Kota Tangerang, Mugiya Wardhany, mengatakan perkembangan teknologi dan meningkatnya volume data menuntut aparatur pemerintah memiliki kemampuan pengelolaan data yang lebih adaptif.
Menurutnya, data kini menjadi elemen penting dalam proses penyusunan kebijakan publik. Karena itu, setiap OPD tidak cukup hanya mengumpulkan data, tetapi juga harus mampu mengolah dan memanfaatkannya secara maksimal.
“Melalui pelatihan ini, kita ingin memastikan OPD tidak hanya sekadar mengumpulkan data, tetapi mampu mengolahnya secara modern menggunakan pendekatan 5V Big Data yakni volume (masif), velocity (kecepatan tinggi), variety (keragaman jenis data), veracity (akurasi dan kualitas), serta value (memberikan nilai kemanfaatan untuk kebijakan),” ujar Mugiya, Kamis, 21 Mei 2026.
Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan mengenai instrumen statistik sektoral, tata kelola data, hingga praktik manajemen data modern. Diskominfo juga mendorong setiap perangkat daerah agar mampu menghasilkan data yang bersih, valid, dan mudah diintegrasikan antarinstansi.
Pemkot Tangerang menilai penguatan statistik sektoral menjadi kebutuhan mendesak di tengah percepatan sistem pemerintahan digital. Data yang akurat diyakini mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik sekaligus mempercepat pengambilan keputusan di tingkat daerah.
Selain itu, sistem pengelolaan data yang terintegrasi juga dinilai dapat menciptakan budaya kerja pemerintahan yang lebih transparan dan terukur. Setiap OPD diharapkan mampu menyusun program pembangunan berdasarkan data faktual yang diperbarui secara berkala.
Mugiya menjelaskan, program pelatihan tersebut akan berjalan sepanjang 2026 secara bertahap hingga seluruh OPD di lingkungan Pemkot Tangerang mendapatkan pembekalan yang sama.
“Ini adalah program berkelanjutan yang kami kawal sepanjang 2026. Setelah 11 OPD di tahap pertama ini selesai, kami akan langsung melanjutkan ke tahap-tahap berikutnya hingga seluruh OPD di lingkup Pemkot Tangerang mendapatkan pembekalan prinsip big data yang sama,” katanya.
Ia menilai penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Aparatur yang memahami statistik sektoral dan big data dinilai mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pemanfaatan big data juga membuka peluang lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pemerintah daerah dapat memetakan persoalan masyarakat secara lebih detail melalui data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkelanjutan.
Diskominfo Kota Tangerang optimistis program tersebut dapat memperkuat sistem pemerintahan digital yang lebih efektif dan efisien. Kolaborasi antar-OPD dalam pengelolaan data diharapkan mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas serta mendukung pembangunan daerah berbasis kebutuhan masyarakat.
Transformasi digital yang sedang dijalankan Pemkot Tangerang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Ke depan, hasil pengolahan data yang lebih akurat diharapkan dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan pembangunan yang lebih terukur, tepat, dan sesuai kebutuhan warga Kota Tangerang.***
