Gubernur Banten Andra Soni terus mendorong pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan. Pemprov Banten mempercepat pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan di wilayah Banten Selatan.KILAS BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat langkah menuju pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan. Gubernur Banten Andra Soni memastikan perjuangan pemekaran wilayah di selatan Kabupaten Lebak itu tetap menjadi prioritas yang terus diperjuangkan ke pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Andra Soni saat menerima audiensi Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Senin, 18 Mei 2026.
Menurut Andra Soni, Kabupaten Cilangkahan menjadi salah satu calon DOB yang paling siap di Provinsi Banten. Bahkan secara administratif, seluruh persyaratan pembentukan daerah baru disebut telah terpenuhi.
“DOB Kabupaten Cilangkahan terus kami suarakan ke pemerintah pusat dalam berbagai kesempatan. Kami tetap proaktif mengingatkan terkait pemekaran itu,” ujar Andra Soni.
Meski moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pusat masih berlaku, Pemprov Banten tidak tinggal diam. Pemerintah tetap melakukan berbagai persiapan di wilayah Banten Selatan agar pelayanan publik dan infrastruktur siap ketika pemekaran resmi dilakukan.
Langkah percepatan pembangunan kini difokuskan di wilayah Lebak Selatan yang diproyeksikan masuk ke wilayah Kabupaten Cilangkahan. Pemerintah Provinsi Banten bersama Pemerintah Kabupaten Lebak terus memperluas akses layanan dasar masyarakat.
Di bidang kesehatan, pemerintah telah menghadirkan RSUD Malingping dan RSUD Cilograng untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat di wilayah selatan Banten. Kehadiran dua rumah sakit itu dinilai menjadi bagian penting dalam pemerataan pelayanan publik.
Tidak hanya sektor kesehatan, pembangunan infrastruktur jalan juga terus dikebut melalui sejumlah program strategis daerah. Salah satunya program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra yang diarahkan untuk membuka akses wilayah-wilayah terpencil.
Selain itu, Pemprov Banten juga memperkuat pembangunan jaringan irigasi serta menjalankan program sekolah gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SKh swasta di berbagai daerah.
“Fokus pembangunan kami memang banyak di wilayah Banten Selatan. Karena aksesibilitas di sana harus terus ditingkatkan. Ketika pemekaran dilakukan nanti, layanan dasar dan infrastruktur sudah dalam kondisi baik,” katanya.
Andra Soni juga mengungkapkan rencana pembangunan sekolah unggulan berbasis boarding school di wilayah selatan Banten. Program tersebut diproyeksikan menjadi pusat pendidikan berkualitas bagi masyarakat di daerah selatan.
Menurutnya, pembangunan daerah tidak boleh menunggu keputusan pemekaran. Karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan sejak sekarang agar masyarakat bisa segera merasakan dampak pembangunan secara nyata.
Ia menegaskan, proses administratif pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan sebenarnya sudah berada pada tahap yang cukup maju. Bahkan, usulan tersebut disebut telah sampai pada tahapan Amanat Presiden atau Anpres.
“Artinya Cilangkahan ini termasuk daerah yang paling siap untuk dimekarkan,” tegasnya.
Rencana pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan kini juga telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten. Hal itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pemekaran wilayah.
Namun demikian, Andra Soni menilai perjuangan pembentukan DOB tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan tetap menjadi faktor penting agar proses pemekaran berjalan lancar.
“Kami bersama stakeholder dan masyarakat harus terus melakukan persiapan secara bertahap. Karena itu, saya juga membutuhkan banyak masukan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan, Herry Djuhaeri, mengapresiasi konsistensi Andra Soni dalam memperjuangkan DOB Cilangkahan.
Menurut Herry, wilayah Cilangkahan sangat layak menjadi kabupaten baru karena memiliki wilayah luas dan potensi pendapatan asli daerah atau PAD yang besar.
“Insyaallah kalau sudah menjadi kabupaten sendiri, daerah ini akan lebih cepat mandiri,” kata Herry.
Ia menjelaskan, wacana pembentukan Kabupaten Cilangkahan sebenarnya sudah muncul sejak lama, bahkan sebelum Banten resmi menjadi provinsi. Saat itu, pemekaran wilayah selatan sempat diwacanakan menggunakan nama Kabupaten Malingping.
Namun dalam perjalanannya, pembentukan Provinsi Banten lebih diprioritaskan dibanding pemekaran kabupaten baru.
Kini, masyarakat dan tokoh pemekaran berharap perjuangan panjang pembentukan DOB Kabupaten Cilangkahan dapat terealisasi pada masa kepemimpinan Andra Soni.
“Beliau sudah sejak lama ikut memperjuangkan DOB Cilangkahan, bahkan beberapa kali memfasilitasi kami bertemu pimpinan DPR RI,” ujarnya.***