Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa persoalan anak putus sekolah tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, ada sejumlah faktor lain yang ikut memengaruhi, mulai dari lokasi sekolah yang jauh, kondisi sosial budaya masyarakat, hingga akses transportasi.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Meskipun berdasarkan penelitian faktor ekonomi bukan satu-satunya alasan anak putus sekolah. Ada alasan lain seperti lokasi yang jauh, budaya setempat, dan lainnya,” katanya.
Ia menambahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini terus memperluas layanan pendidikan melalui berbagai jalur, termasuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Langkah itu dilakukan agar akses pendidikan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
“Oleh karena itu, sekali lagi saya mengapresiasi Program Sekolah Gratis yang diinisiasi oleh Pemprov Banten,” imbuhnya.
Sementara itu, Andra Soni menjelaskan program sekolah gratis lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Jumlah SMA dan SMK negeri di Banten dinilai belum mampu menampung seluruh lulusan SMP setiap tahun ajaran baru.
Menurut dia, saat ini hanya terdapat sekitar 271 SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten. Dengan kapasitas rata-rata 36 siswa per kelas, ribuan pelajar berpotensi tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.
Karena itu, sejak 2025 Pemprov Banten mulai menggandeng sekolah swasta untuk menjalankan program pendidikan gratis yang dibiayai melalui APBD Provinsi Banten.
“Di tahun pertama kita menyasar kelas X dengan jumlah 6.705 penerima manfaat dari 801 sekolah swasta yang bekerja sama dengan kami, terbanyak dibanding daerah lain. Lalu di tahun ini kita akan kembangkan ke sekolah Madrasah Aliyah,” kata Andra Soni.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Sumber Berita: KILASBANTEN.COM
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
