KILAS BANTEN – Program sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKh swasta yang dijalankan Pemerintah Provinsi Banten kembali menjadi sorotan nasional. Kebijakan yang mulai diterapkan sejak 2025 itu dinilai mampu membuka akses pendidikan lebih luas bagi pelajar yang selama ini terkendala biaya dan keterbatasan daya tampung sekolah negeri.
Apresiasi terhadap program tersebut datang langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti. Ia menyebut langkah yang diambil Gubernur Banten, Andra Soni, sebagai terobosan penting dalam pemerataan pendidikan.
Pernyataan itu disampaikan Abdul Mu’ti usai membuka Gebyar Lomba Talenta Siswa 2026 O2SN, FLS3N, dan LKS yang dirangkaikan dengan deklarasi budaya sekolah aman dan nyaman serta peluncuran Adiwiyata SMA, SMK, dan SKh se-Banten di Stadion Benteng Reborn.
Menurut Abdul Mu’ti, program sekolah gratis tidak hanya membantu siswa dari keluarga kurang mampu, tetapi juga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.
“Dengan program ini, seluruh anak-anak Banten memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti, Senin, 11 Mei 2026.
Ia menilai kebijakan tersebut dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia. Selama ini, program pendidikan gratis umumnya hanya diterapkan di sekolah negeri. Padahal, kapasitas sekolah negeri di sejumlah daerah masih sangat terbatas dibanding jumlah lulusan SMP setiap tahunnya.
Akibat kondisi itu, banyak siswa terpaksa melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta dengan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, program bantuan pendidikan untuk sekolah swasta dinilai menjadi solusi konkret untuk mencegah meningkatnya angka putus sekolah.
Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa persoalan anak putus sekolah tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, ada sejumlah faktor lain yang ikut memengaruhi, mulai dari lokasi sekolah yang jauh, kondisi sosial budaya masyarakat, hingga akses transportasi.
“Meskipun berdasarkan penelitian faktor ekonomi bukan satu-satunya alasan anak putus sekolah. Ada alasan lain seperti lokasi yang jauh, budaya setempat, dan lainnya,” katanya.
Ia menambahkan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini terus memperluas layanan pendidikan melalui berbagai jalur, termasuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Langkah itu dilakukan agar akses pendidikan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.
“Oleh karena itu, sekali lagi saya mengapresiasi Program Sekolah Gratis yang diinisiasi oleh Pemprov Banten,” imbuhnya.
Sementara itu, Andra Soni menjelaskan program sekolah gratis lahir dari kebutuhan nyata di lapangan. Jumlah SMA dan SMK negeri di Banten dinilai belum mampu menampung seluruh lulusan SMP setiap tahun ajaran baru.
Menurut dia, saat ini hanya terdapat sekitar 271 SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten. Dengan kapasitas rata-rata 36 siswa per kelas, ribuan pelajar berpotensi tidak mendapatkan kursi di sekolah negeri.
Karena itu, sejak 2025 Pemprov Banten mulai menggandeng sekolah swasta untuk menjalankan program pendidikan gratis yang dibiayai melalui APBD Provinsi Banten.
“Di tahun pertama kita menyasar kelas X dengan jumlah 6.705 penerima manfaat dari 801 sekolah swasta yang bekerja sama dengan kami, terbanyak dibanding daerah lain. Lalu di tahun ini kita akan kembangkan ke sekolah Madrasah Aliyah,” kata Andra Soni.
Ia menegaskan, pendidikan gratis menjadi salah satu program strategis daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Banten. Pemerintah daerah ingin memastikan seluruh anak memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya.
Menurut Andra, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan masa depan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan program itu, saya meyakini bisa meningkatkan SDM kita, sesuai dengan Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia,” ujarnya.
Program sekolah gratis di Banten kini dinilai menjadi salah satu inovasi pendidikan daerah yang paling menonjol. Selain membantu masyarakat, kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan memperluas pemerataan pendidikan di Indonesia.***
