KILAS BANTEN – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menegaskan komitmennya untuk tetap mengabdi kepada Nahdlatul Ulama (NU), apa pun hasil pemilihan Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke 35 NU.
Pernyataan itu disampaikan setelah kepengurusan PBNU periode sebelumnya resmi berstatus demisioner. Status tersebut ditetapkan setelah forum muktamar menerima laporan pertanggungjawaban pengurus pada Minggu (30/8/2026) malam.
Gus Yahya menegaskan bahwa pengabdian kepada NU tidak ditentukan oleh jabatan yang diemban. Menurutnya, setiap kader tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi organisasi, baik berada di dalam struktur kepengurusan maupun di luar kepengurusan.
“Saya jelas akan membantu siapa pun yang akan menjadi Ketua Umum nantinya. Seandainya bukan saya, saya tetap akan membantu. Apakah saya di dalam PBNU atau tidak, tidak ada masalah. Saya akan terus membantu,” ujar Gus Yahya kepada awak media.
Ia mengatakan kepentingan organisasi harus selalu menjadi prioritas. Karena itu, siapa pun yang nantinya dipercaya memimpin PBNU akan mendapatkan dukungan demi menjaga kesinambungan program dan persatuan di lingkungan NU.
Menurut Gus Yahya, semangat mengabdi tidak berhenti ketika seseorang tidak lagi menduduki jabatan struktural. Baginya, pengabdian dapat dilakukan melalui berbagai peran selama bertujuan memperkuat organisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain menyampaikan sikapnya, Gus Yahya juga menjelaskan tahapan yang sedang berlangsung dalam Muktamar ke-35 NU. Saat ini, forum tengah menyelesaikan proses pengesahan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), yang memiliki tugas penting dalam mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
Setelah anggota AHWA disahkan, forum tersebut akan menggelar sidang untuk mengusulkan nama calon Ketua Umum PBNU sesuai mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Nahdlatul Ulama.
Gus Yahya optimistis seluruh tahapan pemilihan dapat berlangsung tertib karena NU telah memiliki sistem organisasi yang jelas. Menurutnya, aturan dan tata kerja organisasi telah dirancang untuk memastikan proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Semuanya sudah ada aturan tertulis, tinggal prosedur-prosedur formal yang jelas. Maka asalkan berbagai macam aturan, sistem, dan tata kerja organisasi dijalankan dengan disiplin, semuanya akan berjalan dengan baik,” katanya.
Ia menilai kedisiplinan seluruh peserta dalam menjalankan aturan organisasi menjadi kunci agar proses pemilihan berlangsung demokratis, transparan, dan dapat diterima oleh seluruh muktamirin.
Saat ditanya mengenai keputusannya kembali maju sebagai calon Ketua Umum PBNU, Gus Yahya menegaskan bahwa pencalonannya merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan organisatoris yang harus dijalankan.
Meski telah menyatakan kesediaan untuk kembali maju, ia menekankan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan para muktamirin yang memiliki hak suara dalam forum tertinggi Nahdlatul Ulama tersebut.
“Yang penting bagi saya, saya wajib menyatakan mencalonkan diri lagi, itu kewajiban dan sudah saya laksanakan. Selebihnya terserah kepada muktamirin yang memiliki hak suara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Yahya berharap siapa pun yang nantinya terpilih sebagai Ketua Umum PBNU mampu melanjutkan berbagai program yang telah dibangun selama lima tahun terakhir. Ia juga berharap proses pembenahan tata kelola organisasi terus dilakukan agar NU semakin kuat menghadapi tantangan masa depan.
Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama menjadi forum tertinggi organisasi untuk menentukan kepemimpinan PBNU periode berikutnya. Selain memilih Ketua Umum PBNU, muktamar juga membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan kelembagaan, pengembangan program keumatan, hingga penyusunan arah kebijakan organisasi pada masa bakti selanjutnya.
Seluruh tahapan muktamar diharapkan berlangsung sesuai mekanisme yang telah ditetapkan organisasi. Gus Yahya pun menegaskan dirinya siap menerima hasil apa pun yang diputuskan forum. Baginya, menjaga persatuan NU dan terus mengabdi kepada organisasi jauh lebih penting daripada sekadar memegang jabatan.***
