KILAS BANTEN – Dinamika pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjelang Muktamar ke 35 NU terus menjadi perhatian publik. Nama KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin semakin sering disebut dalam bursa calon pemimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.
Perbincangan mengenai peluang Gus Kikin menguat setelah sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) menetapkan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. Penetapan itu menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pergantian kepemimpinan PBNU untuk periode berikutnya.
Muktamar ke-35 NU sebelumnya telah menetapkan penggunaan mekanisme AHWA sebagai sistem dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme tersebut menjadi dasar penentuan pimpinan organisasi sesuai ketentuan yang telah disepakati dalam forum muktamar.
Selain mengesahkan mekanisme AHWA, muktamar juga menetapkan sejumlah aturan mengenai syarat pencalonan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian ialah penerapan masa iddah politik selama satu tahun bagi calon yang masih memiliki keterkaitan dengan partai politik.
Aturan tersebut berdampak pada menyusutnya jumlah nama yang masuk dalam bursa Ketua Umum PBNU karena sebagian kandidat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Dalam naskah sumber disebutkan, kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan aspirasi sebagian besar warga Nahdlatul Ulama. Berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia yang dilakukan pada 20 Juli hingga 3 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi, sebanyak 65,8 persen responden berharap NU tidak terlalu terlibat dalam politik elektoral.
Survei yang sama juga menyebutkan sebanyak 76,1 persen responden menginginkan PBNU lebih memusatkan perhatian pada pelayanan umat, penguatan keagamaan, pendidikan, serta persoalan sosial kemasyarakatan.
Memasuki tahapan penentuan Ketua Umum PBNU, perhatian warga NU kini mengarah pada sejumlah nama yang dinilai memiliki peluang. Dalam naskah sumber, Gus Kikin dan Gus Yahya menjadi dua tokoh yang paling sering diperbincangkan.
Dukungan terhadap Gus Kikin turut disampaikan Ketua PCNU Kabupaten Jombang KH Fahmi Amrullah Hadzik. Menurutnya, Gus Kikin memiliki rekam jejak organisasi yang panjang sekaligus latar belakang keluarga yang dekat dengan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama.
“Gus Kikin ini zuriah muassis, cicit Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Darahnya sudah tidak diragukan lagi. Beliau juga pengusaha, sudah mentas dengan dirinya, insyaallah enggak golek urip nang NU, bisa nguripi,” ujar KH Fahmi, Senin (31/8/2026).
KH Fahmi juga menilai kepemimpinan Gus Kikin selama menjabat Ketua PWNU Jawa Timur berlangsung kondusif dan mampu menjaga suasana organisasi tetap harmonis. Ia menyebut Gus Kikin telah menempati berbagai posisi penting di lingkungan NU, baik di tingkat wilayah maupun pusat.
“Selama menjadi Ketua PWNU Jawa Timur, kepemimpinan beliau teduh dan adem. Beliau pernah menjadi salah satu ketua di PBNU, wakil ketua di PWNU, dan tidak pernah punya masalah dengan organisasi,” katanya.
Dukungan serupa datang dari Wakil Rais PWNU Jawa Timur KH Abdul Matin Djawahir. Ia menilai Gus Kikin merupakan figur yang mengedepankan persatuan serta mampu membangun hubungan harmonis di kalangan warga Nahdlatul Ulama.
Menurutnya, karakter kepemimpinan Gus Kikin cenderung tenang, tidak menciptakan kegaduhan, dan selalu mengutamakan nilai ukhuwah dalam menjalankan roda organisasi.
Kemunculan tokoh berlatar belakang pengusaha dalam bursa Ketua Umum PBNU bukanlah hal baru dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Organisasi ini pernah dipimpin KH Hasan Gipo, seorang saudagar asal Surabaya yang tercatat sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU pertama.
KH Fahmi juga berpandangan bahwa Ketua Umum PBNU tidak harus berasal dari kalangan kiai. Menurutnya, kapasitas, pengalaman organisasi, integritas, dan kemampuan memimpin menjadi faktor utama dalam menentukan sosok yang layak memimpin PBNU.
Kini, proses pemilihan Ketua Umum PBNU memasuki tahapan yang semakin menentukan. Keputusan melalui mekanisme AHWA nantinya akan menjadi penentu siapa yang dipercaya memimpin PBNU serta membawa arah organisasi pada periode mendatang.***
