KILAS BANTEN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang mulai mempersiapkan generasi muda untuk terlibat aktif dalam mengawal pesta demokrasi. Langkah tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang menjadi bagian dari persiapan menuju Pemilu 2029.
Program yang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serang pada Rabu, 5 Agustus 2026, mengangkat tema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat.” Sebanyak 25 peserta mengikuti pelatihan tersebut. Sebagian besar berasal dari kalangan Generasi Z yang telah lolos proses seleksi sebelum mengikuti pembelajaran.
Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon, menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada penyelenggara. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi agar tetap berjalan jujur, adil, dan bermartabat.
“Kegiatan ini digelar untuk mendorong peningkatan pengawasan bagi Pemilu 2029 mendatang, memperluas jangkauan dengan melibatkan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran kolektif untuk bertanggung jawab memastikan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat,” ujar Furqon.
Ia menjelaskan, pelibatan masyarakat sejak dini menjadi strategi penting untuk membangun budaya pengawasan yang kuat. Melalui program ini, Bawaslu ingin mencetak kader pengawas partisipatif yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kualitas demokrasi di daerahnya masing-masing.
Menurut Furqon, keterlibatan Generasi Z menjadi salah satu kekuatan baru dalam sistem pengawasan pemilu. Kelompok usia muda dinilai memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mampu menyebarkan edukasi demokrasi melalui berbagai platform digital.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Banten, Ajat Munajat. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif merupakan strategi Bawaslu untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan pemilu.
Ajat menilai keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak hanya bergantung pada kerja penyelenggara. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran sejak dini.
“Pengawasan Pemilu bukan hanya tugas penyelenggara. Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif ini, kami berharap lahir kader pengawas yang mampu berkontribusi aktif dalam mengawal proses demokrasi di masing-masing daerahnya di Pemilu 2029 mendatang,” katanya.
Ia berharap seluruh peserta tidak berhenti setelah mengikuti pelatihan. Alumni P2P didorong menjadi penggerak pengawasan di lingkungan masing-masing dengan membangun komunitas, mengedukasi masyarakat, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi yang positif.
Ajat juga mengajak peserta aktif mengampanyekan gerakan anti-politik uang serta mengawal netralitas aparatur negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri selama proses pemilu berlangsung.
“Harapan kami output dari P2P bukan sekadar kegiatan seremonial. Alumni dapat membentuk komunitas, memanfaatkan media sosial, serta aktif menyuarakan isu-isu pencegahan seperti kampanye anti-politik uang dan netralitas ASN, TNI, maupun Polri,” ujarnya.
Pendidikan Pengawas Partisipatif tahun ini menerapkan metode pembelajaran yang lebih komprehensif. Sebelum mengikuti sesi tatap muka, peserta diwajibkan menyelesaikan pembelajaran mandiri melalui platform e-learning berbasis audio-visual.
Selain mempelajari materi secara daring, peserta juga diminta membuat catatan kritis mengenai berbagai persoalan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Hasil pembelajaran tersebut kemudian menjadi bahan diskusi pada sesi kelas.
Saat pelatihan berlangsung, peserta memperoleh materi teoritis dan teknis yang disampaikan oleh Ketua, Anggota, serta Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Serang. Setiap sesi ditutup dengan diskusi interaktif sehingga peserta dapat menyampaikan pandangan, pengalaman, hingga gagasan terkait penguatan sistem pengawasan pemilu.
Melalui program ini, Bawaslu Kabupaten Serang berharap semakin banyak masyarakat, khususnya Generasi Z, memahami pentingnya menjaga integritas demokrasi. Keterlibatan publik sejak awal diyakini menjadi fondasi penting untuk menciptakan Pemilu 2029 yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat sekaligus memperkuat budaya pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.***
