KILAS BANTEN – Memasuki abad kedua perjalanan sejarahnya, Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi fase penting: bagaimana menjaga identitas historis sebagai organisasi yang lahir dari pesantren sekaligus menjawab tuntutan zaman yang semakin kompleks. Tantangan NU hari ini bukan lagi sekadar bagaimana mempertahankan eksistensi organisasi, tetapi bagaimana mengelola kekuatan besar yang telah diwariskan oleh muassis dan masyayikh agar tetap relevan dalam perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang berlangsung sangat cepat.
Dalam beberapa dinamika organisasi besar, isu yang sering muncul adalah persoalan politik uang dalam proses kontestasi kepemimpinan. Isu ini penting untuk dikritisi karena menyangkut integritas organisasi. Namun, persoalan yang lebih mendasar sesungguhnya bukan hanya bagaimana mencegah transaksi politik, tetapi juga bagaimana menjaga agar kepemimpinan NU tetap berada dalam tradisi keulamaan yang menjadi ruh organisasi sejak awal berdirinya. Sebab, bagi NU, kepemimpinan bukan hanya persoalan jabatan struktural, tetapi juga persoalan amanah moral dan keberlanjutan sanad keilmuan. Seorang pemimpin NU tidak hanya dinilai dari kemampuan administratif atau popularitas politik, tetapi juga dari kedalaman ilmu, keteladanan akhlak, pengabdian kepada umat, serta hubungan spiritual dengan tradisi pesantren.
Pesan penting dari pelaksanaan Muktamar NU ke-35 di Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, adalah penegasan kembali karakter dasar tersebut. Keputusan muktamar yang memperkuat peran Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) sebagai lembaga yang berwenang menetapkan Rais ‘Am Syuriyah menunjukkan bahwa NU tetap menempatkan otoritas ulama sebagai fondasi utama dalam menentukan arah organisasi. AHWA bukan sekadar mekanisme pemilihan, tetapi juga simbol bahwa NU memiliki cara tersendiri dalam mengelola kepemimpinan. Ia merupakan bentuk institusionalisasi dari tradisi pesantren yang selama berabad-abad menempatkan ulama sebagai penjaga ilmu, moralitas, dan keberlanjutan nilai-nilai keislaman.
AHWA dan Tradisi Kepemimpinan Ulama
Dalam tradisi pesantren, sebagaimana banyak ditekankan oleh Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari, ilmu tidak dapat dipisahkan dari adab. Pendidikan Islam bukan hanya proses transfer pengetahuan, tetapi pembentukan karakter melalui keteladanan guru dan penghormatan kepada ulama. Pemikiran Hasratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dalam kitab Adab al-‘Alim wa al-Muta‘allim menunjukkan bahwa hubungan antara guru dan murid memiliki dimensi etis dan spiritual. Seorang ulama memperoleh otoritas bukan semata-mata karena memiliki pengetahuan, tetapi karena ilmu tersebut diwujudkan dalam akhlak, ketakwaan, dan pengabdian.
Tradisi inilah yang menjadi dasar kultural kepemimpinan NU. Karisma masyayikh bukanlah bentuk kekuasaan personal, melainkan legitimasi moral yang dibangun melalui proses panjang pengabdian. Karena itu, AHWA dapat dipahami sebagai mekanisme organisasi yang menjaga agar keputusan strategis NU tetap berada dalam orbit nilai-nilai tersebut.
AHWA menjadi jembatan antara tradisi ulama klasik dan kebutuhan organisasi modern. Namun demikian, menjaga tradisi tidak berarti menolak perubahan. Justru tantangan terbesar NU pada abad kedua adalah bagaimana menjadikan kekuatan tradisional tersebut mampu bekerja dalam sistem organisasi modern.
Pesantren sebagai Modal Kultural dan Sosial NU
Kekuatan pesantren dalam NU dapat dijelaskan melalui konsep cultural capital yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu. Menurut Bourdieu, suatu kelompok sosial memiliki kekuatan bukan hanya melalui sumber daya ekonomi, tetapi juga melalui modal budaya berupa pengetahuan, simbol, nilai, dan legitimasi sosial. Pesantren merupakan modal budaya terbesar NU. Di dalamnya terdapat tradisi keilmuan, jaringan ulama, sanad intelektual, budaya pengabdian, serta simbol-simbol keagamaan yang membentuk identitas jamaah.
Pesantren tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menghasilkan manusia yang memiliki orientasi nilai. Karena itu, kekuatan NU tidak dapat hanya dihitung berdasarkan jumlah struktur organisasi, tetapi juga berdasarkan kedalaman jaringan budaya yang menghubungkan kiai, santri, alumni pesantren, dan masyarakat. Selain modal budaya, pesantren juga merupakan bentuk social capital sebagaimana dijelaskan Robert Putnam. Modal sosial muncul dari jaringan kepercayaan (trust), norma bersama, dan kemampuan masyarakat untuk bekerja sama.
NU memiliki modal sosial yang sangat besar karena hubungan kiai-santri tidak berhenti setelah proses pendidikan selesai. Ia berkembang menjadi jaringan sosial yang berlangsung seumur hidup.
Modal sosial inilah yang membuat NU memiliki daya tahan organisasi yang kuat. Namun, modal sosial tersebut harus dikelola dengan sistem modern agar tidak hanya menjadi kekuatan informal, tetapi juga menjadi kekuatan organisasi yang efektif.
Dari Tradisi Menuju Digital Governance
Di sinilah pentingnya konsep tata kelola digital bagi masa depan NU. Digital governance bukan berarti menggantikan peran manusia dengan teknologi. Ia bukan upaya mendigitalisasi seluruh aspek kehidupan pesantren hingga kehilangan sentuhan kemanusiaan. Sebaliknya, digital governance adalah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas organisasi.
Dalam perspektif administrasi publik modern, tata kelola yang baik membutuhkan tiga unsur utama: efektivitas, transparansi, dan partisipasi. Prinsip tersebut sangat relevan bagi NU sebagai organisasi besar dengan jutaan jamaah.
Misalnya, dalam penyelenggaraan muktamar, sistem digital dapat digunakan untuk: registrasi peserta secara daring sebelum acara; validasi kepesertaan secara transparan; pengelolaan database pengurus dan jamaah; pemetaan kebutuhan penginapan; pengelolaan sistem informasi transportasi; serta komunikasi resmi antara panitia dan peserta.
Dengan sistem tersebut, berbagai persoalan teknis dapat diminimalkan sehingga energi organisasi dapat lebih banyak digunakan untuk membangun gagasan dan memperkuat silaturahim.
Muktamar Pesantren: Tradisi dengan Manajemen Abad Digital
Muktamar NU masa depan idealnya tetap diselenggarakan di lingkungan pesantren. Sebab pesantren bukan sekadar lokasi, melainkan simbol identitas NU.
Namun, pesantren tersebut harus dikelola dengan pendekatan manajemen modern. Peserta yang hadir dapat melakukan registrasi digital jauh sebelum kedatangan. Sistem tersebut memungkinkan panitia mengetahui jumlah peserta secara pasti, mengatur kapasitas penginapan, serta memastikan pelayanan berjalan dengan optimal. Penginapan jamaah dapat dikembangkan melalui konsep kolaborasi antara pesantren dan masyarakat sekitar. Rumah warga, fasilitas pendidikan, dan ruang sosial masyarakat dapat menjadi bagian dari ekosistem pelayanan.
Model ini justru memperkuat nilai-nilai pesantren: kesederhanaan, kebersamaan, dan silaturahim.
Begitu pula dengan sistem parkir dan transportasi. Jalur satu arah, zonasi parkir, informasi digital kendaraan, serta jalur pejalan kaki dapat diterapkan tanpa menghilangkan suasana tradisional. Jalur pejalan kaki di sekitar pesantren dapat menjadi ruang budaya: tempat jamaah bertemu, berbincang, ngopi bersama, dan memperkuat hubungan sosial. Inilah bentuk modernisasi yang sesuai dengan karakter NU: teknologi hadir untuk memperkuat manusia, bukan menggantikannya.
Kearifan Lokal dan Masa Depan NU
Selain teknologi, NU pada abad kedua juga perlu memperkuat hubungan dengan masyarakat lokal di tempat pesantren berada. Pesantren selalu tumbuh bersama masyarakat. Karena itu, kegiatan besar NU harus menggunakan pendekatan berbasis komunitas (community-based governance). Masyarakat sekitar pesantren bukan sekadar penyedia fasilitas, melainkan bagian dari keberhasilan organisasi. Pedagang kecil, pemuda lokal, kelompok masyarakat, dan pemerintah daerah dapat menjadi mitra strategis.
Pendekatan ini sesuai dengan karakter Islam Nusantara yang menghargai budaya lokal dan membangun harmoni sosial.
Digital governance bahkan dapat memperkuat ekonomi masyarakat lokal melalui sistem informasi UMKM, layanan transportasi lokal, serta promosi budaya daerah.
Dengan demikian, modernisasi NU tidak hanya menghasilkan organisasi yang lebih tertib, tetapi juga memberikan dampak sosial yang lebih luas.
Modern dalam Sistem, Pesantren dalam Nilai
Masa depan NU pada abad kedua membutuhkan keberanian untuk melakukan transformasi tanpa kehilangan akar. AHWA telah memberikan fondasi bahwa NU adalah organisasi yang menghormati otoritas ulama. Pesantren memberikan modal budaya dan sosial yang menjadi kekuatan utama organisasi. Digital governance memberikan instrumen agar kekuatan tersebut dapat dikelola secara profesional.
Karena itu, masa depan NU bukanlah pilihan antara tradisi dan modernitas. Masa depan NU adalah menyatukan keduanya, yakni AHWA menjaga arah moral kepemimpinan, dan pesantren menjaga identitas kultural. Digital governance memperkuat tata kelola organisasi.
NU tidak perlu meninggalkan pesantren untuk menjadi modern. Sebaliknya, NU harus membawa nilai-nilai pesantren memasuki dunia modern. Sebab kekuatan NU bukan hanya pada struktur organisasinya, tetapi juga pada keberlanjutan hubungan spiritual antara ulama, santri, pesantren, dan masyarakat.
Dari AHWA menuju digital governance, NU pada abad kedua memiliki peluang besar untuk menjadi contoh dunia tentang bagaimana sebuah organisasi keagamaan dapat tumbuh secara modern tanpa kehilangan akar tradisinya.
*) Opini ini ditulis oleh Dr. Masykur Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN SMH Banten, dan Pembina Komunitas GUSDURian Serang Raya.
**) Segala bentuk tanggungjawab atas tulisan tersebut adalah mutlak dari penulis bukan dari Redaksi Kilas Banten.
