KILAS BANTEN – Gerakan mahasiswa kembali menyorot kinerja birokrasi di Kabupaten Serang. Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Serang menggelar audiensi dengan Asisten Daerah (Asda) III Sekretariat Daerah, Hj. Ida Nuraida, S.Sos., M.Si., Kamis, 6 November 2025.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Asda III dan membahas sejumlah isu penting, mulai dari perbaikan tata kelola administrasi hingga optimalisasi Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli).
Ketua PC PMII Kabupaten Serang, Refaldi Hendrika, mengatakan pihaknya datang untuk menyampaikan masukan terkait transparansi dan efektivitas kinerja Satgas Pungli di lingkungan Pemkab Serang. Ia menilai, praktik pungutan liar masih menjadi masalah serius di sejumlah sektor pelayanan publik.
“Satgas Pungli harus bekerja maksimal. Jangan hanya formalitas. Kami ingin ada langkah nyata dari pemerintah daerah untuk menertibkan birokrasi dan memastikan pelayanan bebas pungli,” tegas Refaldi.
Menurutnya, sistem administrasi yang tertib dan koordinasi lintas instansi sangat dibutuhkan agar pemberantasan pungli berjalan efektif. PMII berharap Pemkab Serang memperkuat mekanisme pengawasan dan menindak tegas oknum ASN yang terbukti melakukan pungutan liar.
“Mahasiswa bukan hanya pengkritik, tapi juga mitra pemerintah dalam mengawal kebijakan publik. Kami siap bersinergi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Asda III Kabupaten Serang, Hj. Ida Nuraida, menyambut positif kehadiran PMII dan mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Ia menegaskan Pemkab Serang berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan dan meningkatkan kinerja Satgas Pungli.
“Masukan dari adik-adik PMII menjadi dorongan bagi kami untuk terus memperbaiki kinerja Satgas Pungli agar lebih efektif dan responsif terhadap laporan masyarakat,” ujar Ida.
Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah tengah melakukan pembenahan di berbagai sektor pelayanan publik, termasuk peningkatan transparansi administrasi dan digitalisasi sistem kerja untuk mencegah peluang pungli.
“Kami terus berupaya agar pelayanan publik di Kabupaten Serang semakin terbuka dan akuntabel. Pengawasan juga akan kami perkuat,” tambahnya.
Audiensi tersebut diakhiri dengan kesepahaman untuk menjalin komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara PC PMII dan Pemkab Serang. Kedua pihak sepakat bekerja sama dalam pengawasan pelayanan publik serta pencegahan pungli di lingkup birokrasi daerah.
Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa mahasiswa dan pemerintah dapat bersinergi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
PMII berharap, hasil audiensi tidak berhenti pada diskusi saja, tetapi diikuti aksi nyata dalam penegakan disiplin ASN serta penindakan tegas terhadap praktik pungli di lapangan.
Dengan adanya kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah daerah, masyarakat diharapkan dapat menikmati pelayanan publik yang cepat, adil, dan bebas pungutan liar.***
