KILAS BANTEN – Semangat menjadikan santri sebagai pemimpin masa depan Indonesia mengemuka dalam Seminar Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 yang digelar di Auditorium Gedung Rektorat Lantai 3 Kampus 2 UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten, Kamis (22/10/2026).
Mengangkat tema “Santri Unggul: Integrasi Ilmu dan Nilai dalam Membangun Generasi Berdaya Saing di Era Global”, seminar tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan komitmen terhadap peran strategis pesantren dalam perjalanan bangsa.
Acara menghadirkan Ketua Umum Majelis Pesantren Salafiyah (MPS) Provinsi Banten, KH Matin Syarkowi, yang dikenal sebagai salah satu penggagas Hari Santri Nasional. Selain itu, Rektor UIN SMH Banten Prof. Muhammad Ishom turut menyampaikan pandangannya mengenai posisi santri dalam pembangunan Indonesia.
Sebelum memasuki sesi seminar, kegiatan diawali dengan pembacaan silsilah hadorot, tahlil, doa bersama, serta pemberian santunan kepada anak yatim. Suasana religius tersebut menjadi pembuka sebelum peserta diajak menelusuri sejarah perjuangan ulama dan pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan hingga membangun masa depan bangsa.
Dalam keterangannya, Prof. Muhammad Ishom menegaskan bahwa sejarah Indonesia tidak dapat dipisahkan dari jasa para ulama dan santri. Menurutnya, Resolusi Jihad yang dikeluarkan Hadratusyaikh KH Hasyim Asy’ari menjadi salah satu tonggak penting yang membangkitkan semangat perjuangan rakyat Surabaya melawan penjajah.
Ia menjelaskan bahwa pekikan “Allahu Akbar” yang disuarakan Bung Tomo ketika Pertempuran Surabaya berakar dari semangat Resolusi Jihad tersebut. Karena itu, kontribusi santri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian penting dari perjalanan sejarah nasional.
Meski demikian, Prof. Ishom menilai masih ada cara pandang yang membatasi ruang gerak santri. Menurutnya, selama ini santri kerap dipanggil ketika bangsa menghadapi persoalan, tetapi setelah situasi kembali kondusif, perannya sering kali dikesampingkan.
“Kalau ada persoalan, santri dipanggil. Ketika keadaan sudah aman, santri kembali tidak diberi ruang. Cara pandang seperti ini harus berubah,” ujarnya.
Ia mengibaratkan posisi santri seperti jangkar kapal yang hanya digunakan saat dibutuhkan. Pandangan tersebut, kata dia, sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.
Prof. Ishom menegaskan bahwa kehadiran Hari Santri Nasional serta Undang-Undang Pesantren menjadi momentum penting bagi dunia pesantren untuk memperoleh pengakuan yang lebih luas dalam pembangunan nasional.
Menurutnya, santri tidak boleh lagi diposisikan sebagai pelengkap. Mereka harus tampil sebagai pemimpin, pengambil keputusan, sekaligus motor penggerak perubahan di berbagai bidang.
Ia juga mengingatkan bahwa pada masa lalu lulusan pesantren belum banyak dipercaya menduduki jabatan strategis. Kini, kondisi tersebut mulai berubah seiring semakin banyak tokoh berlatar belakang pesantren yang memperoleh kesempatan mengemban amanah di pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan.
Prof. Ishom kemudian mengajak seluruh santri Ma’had Al-Jami’ah UIN SMH Banten mempersiapkan diri menjadi penerus perjuangan ulama. Tidak hanya menjaga persatuan bangsa, tetapi juga menghadirkan kepemimpinan yang membawa kemajuan Indonesia.
Bahkan, ia menyampaikan harapan agar pada masa mendatang Indonesia dipimpin oleh sosok yang lahir dari lingkungan pesantren.
“Santri tidak lagi hanya berada di belakang panggung sejarah, melainkan tampil sebagai aktor utama dalam menentukan arah masa depan Indonesia,” katanya.
Pada sesi utama seminar dalam pembahasan tentang “Peran Aktif Pendidikan Pesantren Salafiyah dalan Usaha Mencetak Generasi Unggul”. KH Matin Syarkowi mengulas perjalanan panjang lahirnya Hari Santri Nasional. Ia menegaskan bahwa gagasan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang para ulama dan pesantren salafiyah, bukan muncul secara instan.
Menurut KH Matin, pendidikan pesantren sejak awal dibangun di atas nilai keikhlasan. Pembentukan karakter selalu dimulai dengan meluruskan niat sebelum menuntut ilmu maupun mengabdi kepada masyarakat.
Namun, perkembangan zaman menghadirkan tantangan baru. Dunia kerja dan industri semakin menuntut adanya pengakuan formal terhadap sistem pendidikan. Situasi itulah yang mendorong para kiai memperjuangkan penguatan posisi pesantren melalui jalur kebijakan negara.
KH Matin menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki pemahaman agama yang kuat serta komitmen menjaga Pancasila dan NKRI.
“Negara tidak boleh mengabaikan pendidikan pesantren. Pesantren telah melahirkan banyak tokoh yang berkontribusi menjaga bangsa,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa perjuangan tersebut dilakukan dengan mendatangi berbagai fraksi politik karena regulasi hanya dapat lahir melalui proses politik. Meski pada tahap awal belum membuahkan hasil, upaya tersebut terus dilanjutkan.
Kesempatan baru muncul menjelang Pemilihan Presiden 2014 ketika konsep penguatan pesantren kembali disampaikan kepada tim pemenangan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
KH Matin juga memberikan apresiasi kepada akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ikhsan Ahmad, yang turut membantu menyusun dan menyempurnakan konsep tersebut sehingga lebih sistematis.
Menurutnya, perjuangan itu mencapai titik penting ketika pada 5 Juli 2014 lahir Deklarasi Piagam Perjuangan Al-Fathaniyah. Dokumen tersebut menjadi salah satu tonggak yang kemudian mengantarkan Hari Santri ditetapkan sebagai peringatan nasional.
Ia menegaskan bahwa Hari Santri bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Peringatan tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap kontribusi besar pesantren dalam sejarah Indonesia.
KH Matin juga menepis anggapan yang mengaitkan pesantren salaf dengan paham radikal. Ia menegaskan bahwa kehidupan di pesantren dipenuhi aktivitas belajar kitab, pendalaman ilmu agama, pembinaan akhlak, serta pendidikan kebangsaan.
Menurutnya, sejak dahulu pesantren salaf berdiri di atas komitmen menjaga persatuan Indonesia. Bukti sejarahnya terlihat dari lahirnya Resolusi Jihad yang membakar semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan.
Di akhir pemaparannya, KH Matin berharap perguruan tinggi, pesantren, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia.
“Saya mendorong lahirnya lembaga sertifikasi kesetaraan berbasis kompetensi sebagai bentuk pengakuan terhadap kemampuan lulusan pesantren,” tukasnya.
Seminar Hari Santri Nasional 2026 di UIN SMH Banten pun menjadi pengingat bahwa pesantren tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga berpotensi melahirkan pemimpin bangsa yang memiliki integritas, kapasitas, serta komitmen kuat menjaga persatuan Indonesia di tengah tantangan era global.***
