KILAS BANTEN – Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri mulai menggeber persiapan menuju PMB PTKIN 2026. Langkah ini ditandai dengan penguatan kolaborasi nasional antara Kantor Wilayah Kementerian Agama dan pimpinan PTKIN dari seluruh Indonesia.
Penguatan komitmen tersebut berlangsung dalam forum Sinergitas Kanwil Kemenag Bersama PTKIN. Kegiatan digelar di Hotel Oakwood, Surabaya, pada 22–24 Januari 2025. Forum ini menjadi momentum penting untuk menyamakan pandangan dan memperkuat tata kelola seleksi mahasiswa baru di lingkungan kampus Islam negeri.
Panitia menilai PMB PTKIN 2026 tidak cukup dipersiapkan secara teknis. Proses seleksi dipandang sebagai tahap awal dalam membentuk sumber daya manusia unggul yang memiliki integritas, sikap moderat, dan daya saing global. Karena itu, sistem penerimaan harus dibangun secara menyeluruh dan berkeadilan.
Ketua Panitia Nasional PMB PTKIN, Prof. Abd. Aziz, menegaskan bahwa kualitas seleksi tidak hanya diukur dari kelancaran sistem digital atau jumlah pendaftar. Menurutnya, prinsip dasar dalam proses seleksi menjadi penentu utama keberhasilan penerimaan mahasiswa.
“PMB PTKIN 2026 harus berlandaskan akuntabilitas, transparansi, objektivitas, dan keadilan akses. Sinergi yang kuat antara Kementerian Agama dan PTKIN menjadi fondasi utama,” ujar Prof. Aziz.
Ia menjelaskan, kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar kebijakan nasional dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata. Tanpa sinergi yang solid, potensi peserta didik di daerah berisiko tidak terakomodasi secara optimal akibat keterbatasan informasi.
Hal senada disampaikan Ketua Forum PTKIN, Prof. Masnun Tahir. Ia menyebut PTKIN memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi bangsa. Menurutnya, proses seleksi mahasiswa harus dirancang secara matang sejak tahap awal.
“PMB merupakan gerbang utama. Dari proses inilah PTKIN menentukan kualitas lulusan di masa depan, tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga berintegritas dan memiliki komitmen kebangsaan,” kata Prof. Masnun.
Dalam diskusi inti, perhatian besar diarahkan pada peran Kantor Wilayah Kementerian Agama. Kanwil dipandang sebagai penghubung langsung antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di lapangan, terutama dalam hal sosialisasi dan pengawasan.
Koordinator Forum Kepala Kanwil Kemenag, Dr. Muhammad Tambrin, menjelaskan bahwa Kanwil memiliki jaringan luas hingga ke satuan pendidikan. Peran tersebut dinilai krusial dalam memastikan pemerataan akses informasi PMB PTKIN.
“Dengan keterlibatan aktif Kanwil, siswa MAN, MA, MAK, PDF, dan sekolah sederajat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses PTKIN dan bersaing secara sehat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengawasan di tingkat daerah juga penting untuk menjaga integritas proses seleksi agar tetap sesuai dengan ketentuan nasional yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Dr. Akhmad Sruji Bahtiar, menyoroti pentingnya validitas data dan keseragaman informasi. Menurutnya, perbedaan pemahaman di daerah kerap menjadi kendala dalam pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru.
“Kolaborasi ini diharapkan dapat menutup celah informasi antarwilayah. Jika data valid dan informasi tersampaikan secara merata, kepercayaan publik terhadap PMB PTKIN akan semakin meningkat,” ujarnya.
Melalui konsolidasi nasional ini, Kementerian Agama optimistis PMB PTKIN 2026 akan menjadi model penerimaan mahasiswa yang kredibel dan berkeadilan. Sistem seleksi yang transparan diharapkan mampu menjaring calon mahasiswa berkualitas yang siap memperkuat posisi pendidikan tinggi keagamaan Islam di tingkat nasional maupun internasional.
