KILAS BANTEN – Gelombang protes meletup di Banten setelah dugaan kasus kekerasan seksual menyeret seorang anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Banten Bersatu mendesak pejabat tersebut segera dinonaktifkan sementara hingga proses hukum tuntas.
Koalisi menilai kasus ini tidak hanya menyangkut perilaku pribadi, tetapi juga menyentuh kredibilitas lembaga legislatif dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Mereka khawatir kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik akan semakin merosot jika tidak ada tindakan tegas.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Koordinator koalisi, Ahmad Yusuf, menegaskan bahwa wakil rakyat seharusnya melindungi masyarakat, bukan justru terlibat dalam dugaan tindakan yang merendahkan martabat korban.
“Jika dugaan ini benar, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat rakyat. Pejabat publik dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan memanfaatkan posisi kekuasaan untuk melakukan tindakan yang merugikan dan melukai korban,” ujar Ahmad Yusuf dalam keterangannya, Minggu, 15 Maret 2026.
Kasus ini dinilai semakin sensitif karena diduga terjadi saat pembahasan kegiatan yang berkaitan dengan program pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan keluarga berpenghasilan rendah.
Koalisi menilai sangat ironis jika program sosial yang bertujuan menyejahterakan rakyat justru dikaitkan dengan dugaan pelanggaran serius oleh pejabat publik. Mereka menekankan bahwa relasi kuasa dalam jabatan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
