Ahmad Yusuf menilai kasus ini menjadi ujian bagi komitmen lembaga politik dalam menegakkan etika pejabat publik. Ia menegaskan demokrasi tidak boleh memberi ruang bagi pelaku kekerasan seksual untuk berlindung di balik jabatan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Jika lembaga politik ingin menjaga kepercayaan rakyat, maka sikap tegas harus segera diambil,” ujarnya.
Kasus ini juga berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat di daerah. Koalisi mengajak publik untuk terus mengawal proses hukum agar berjalan adil dan transparan.
Mereka menegaskan akan terus memantau perkembangan kasus dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan diabaikan. Bagi mereka, akuntabilitas pejabat publik adalah syarat utama menjaga kualitas demokrasi.
Hingga kini, proses hukum masih berjalan. Publik menanti langkah konkret dari aparat penegak hukum dan institusi politik untuk memastikan keadilan bagi korban serta kepastian hukum bagi semua pihak.***
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
