Musda Golkar Pandeglang Molor, DPP Turun Tangan dan Pasang Deadline Akhir Januari 2026
Sekretaris DPD Golkar Banten Bahrul Ulum menyampaikan keterangan terkait jadwal Musda Golkar Kabupaten Pandeglang yang belum terlaksana sesuai aturan organisasiKILAS BANTEN – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pandeglang hingga kini belum menggelar musyawarah daerah (Musda). Padahal, sesuai Peraturan Organisasi (PO) DPP Golkar, Musda seharusnya sudah rampung paling lambat pada 31 Desember 2025. Keterlambatan ini membuat perhatian internal partai tertuju pada dinamika konsolidasi di tingkat daerah.
Sekretaris DPD Golkar Provinsi Banten, Bahrul Ulum, membenarkan bahwa Musda Golkar Pandeglang belum terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan. Meski begitu, ia menegaskan bahwa DPP Golkar telah memberikan kelonggaran waktu hingga akhir Januari 2026. Kebijakan tersebut diambil agar proses Musda dapat berjalan kondusif dan tidak menimbulkan konflik internal.
“DPP sudah memberikan kewenangan kepada DPD tingkat provinsi atau DPD 1 untuk mengoordinasikan pelaksanaan Musda. Harapannya, Musda bisa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gesekan di internal,” ujar Bahrul Ulum, Jumat, 23 Januari 2026.
Ulum menjelaskan, molornya pelaksanaan Musda tidak terlepas dari masih adanya perbedaan pandangan di tubuh partai. Ia menyebut terdapat dua persepsi yang belum sepenuhnya dapat disatukan. Dalam kondisi tersebut, DPP Golkar memberikan mandat kepada DPD Golkar Banten untuk memfasilitasi penyatuan pandangan tersebut.
“Kalau masih ada perbedaan atau dua pendapat yang belum bisa disatukan, DPP memberikan mandat kepada DPD 1 untuk menyatukan persepsi itu. Prosesnya sudah kami lakukan dan sekarang tinggal menunggu hasil akhir,” kata Ulum.
Meski memberi kelonggaran waktu, DPP Golkar tetap memasang target tegas. Ulum menegaskan bahwa Musda Golkar Pandeglang harus selesai pada Januari 2026. Target ini dinilai penting agar konsolidasi partai di tingkat bawah dapat segera dilanjutkan.
“Secara aturan memang seharusnya selesai pada 31 Desember 2025. Namun masih diberi kelonggaran sampai akhir Januari. Targetnya harus selesai bulan ini agar konsolidasi lanjutan bisa berjalan, terutama untuk Musancam dan Musdes,” jelasnya.
Musda memiliki peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan dan soliditas partai di daerah. Forum ini menjadi dasar pembentukan kepengurusan baru yang akan menjalankan roda organisasi dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, DPP Golkar menaruh perhatian besar pada proses dan hasil Musda di setiap daerah, termasuk Kabupaten Pandeglang.
Selain menentukan kepemimpinan, Musda juga menjadi momentum penting untuk memperkuat struktur partai hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Konsolidasi yang tertunda dikhawatirkan dapat berdampak pada kesiapan partai dalam menghadapi agenda politik ke depan.
Terkait dinamika pencalonan, Bahrul Ulum mengungkapkan sudah ada sejumlah nama yang disebut-sebut akan maju dalam Musda Golkar Pandeglang. Berdasarkan informasi yang diterimanya, dua nama telah terkonfirmasi siap meramaikan bursa calon ketua.
“Informasi yang kami terima, ada beberapa nama yang akan maju. Yang sudah terkonfirmasi di antaranya Agus Umam dan Uus Usama,” ungkapnya.
Meski demikian, Ulum menegaskan bahwa proses pendaftaran bakal calon ketua belum dibuka. Tahapan tersebut baru akan dimulai setelah kepanitiaan Musda resmi dibentuk. Panitia ini akan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh mekanisme administratif Musda.
“Pendaftaran bakal calon akan dibuka setelah kepanitiaan terbentuk. Jadi saat Musda dilaksanakan, jika sudah ada bakal calon, tinggal ditetapkan menjadi calon dan kemudian dipilih menjadi ketua,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh proses administratif pencalonan berada pada tahapan pra-Musda. Kewenangan tersebut berada di tangan steering committee atau panitia pengarah yang dibentuk secara resmi oleh partai.
“Proses administratifnya ada di pra-Musda, terutama di pendaftaran. Itu menjadi kewenangan steering committee,” pungkas Ulum.
