Belajar dari Bali, UIN Banten Jadikan Pulau Dewata Laboratorium Hidup Moderasi Beragama Nasional
Pimpinan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten bersama jajaran Balai Diklat Keagamaan Denpasar dalam kegiatan sharing session penguatan moderasi beragama dan eko-teologi di Bali.KILAS BANTEN – Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten memperkuat komitmen implementasi moderasi beragama dan eko-teologi dengan memperluas kolaborasi lintas satuan kerja. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui sharing session bersama Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Bali. Pulau Dewata dipilih karena memiliki indeks kerukunan umat beragama tertinggi di Indonesia dan dinilai sebagai laboratorium hidup praktik moderasi beragama.
Rektor UIN SMH Banten, Prof Muhammad Ishom menegaskan bahwa Bali layak dijadikan rujukan nasional dalam membangun kehidupan keagamaan yang harmonis. Ia menyebut capaian Bali bukan sekadar data statistik, tetapi hasil dari praktik sosial yang mengakar kuat.
“Berdasarkan indeks kerukunan, Bali berada di peringkat pertama nasional. Dalam konteks eko-teologi yang kini menjadi kebijakan Kementerian Agama, masyarakat Bali bahkan telah mempraktikkannya sejak lama,” kata Prof Ishom, Sabtu, 13 Desember 2025.
Menurutnya, moderasi beragama di Bali tidak berhenti pada tataran wacana. Nilai tersebut telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penghormatan terhadap alam dipahami sebagai bagian dari ekspresi keagamaan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Agama yang menempatkan eko-teologi sebagai pilar penting pembangunan keagamaan.
Sementara itu, Wakil Rektor II UIN Banten, Dr Ali Muhtarom, menggambarkan Bali sebagai miniatur Indonesia. Ia menilai keberagaman agama dan budaya di Bali dikelola dengan kesadaran kolektif.
“Moderasi beragama harus lahir dari kesadaran, pikiran, dan perilaku. Di Bali, nilai itu menjadi ekosistem hidup yang dijaga bersama,” ujarnya.
Ali mencontohkan keberadaan Makam Keramat Raden Ratu Ayu Siti Khodijah, putri Kerajaan Pemecutan, yang berada di tengah kawasan tradisi Hindu. Meski demikian, makam tersebut tetap menjadi tujuan ziarah umat Islam. Ia menyebut fenomena ini sebagai simbol kuat harmoni dalam perbedaan.
Pandangan serupa disampaikan Wakil Rektor III UIN Banten, Dr Dedi Sunardi. Ia menilai praktik keagamaan di Bali menunjukkan relasi yang saling menguatkan antara agama dan budaya.
“Hindu Bali memiliki karakter khas karena mampu beradaptasi dengan tradisi lokal. Ini membuktikan bahwa fleksibilitas budaya mampu menciptakan keharmonisan,” katanya.
Kendati demikian, Kepala Pusat Moderasi Beragama UIN SMH Banten, Salim Rosyadi, menegaskan bahwa moderasi beragama tetap relevan dan strategis hingga kini. Ia mengingatkan bahwa sejak diluncurkan pada 2020, kebijakan ini justru semakin kokoh karena masuk dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029.
Salim menambahkan, Kementerian Agama telah meluncurkan sejumlah kebijakan pendukung, mulai dari eko-teologi, peta jalan penguatan moderasi beragama 2025–2029, hingga trilogi kerukunan yang diumumkan pada 11 November 2025.
“Ini menandai bahwa moderasi beragama dan eko-teologi telah menjadi agenda nasional yang selaras dengan Asta Cita Presiden,” ujarnya.
Karena itu, praktik baik yang diterapkan Balai Diklat Keagamaan Denpasar dinilai penting untuk diadopsi. Pengalaman Bali diharapkan menjadi rujukan dalam penyusunan program Pusat Moderasi Beragama UIN Banten, baik di lingkungan akademik maupun dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Banten.
Ketua BDK Denpasar, H. Suyatno, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menegaskan bahwa moderasi beragama telah lama menjadi budaya kerja di BDK.
“Kami memiliki 70 ASN dari berbagai agama. Kerukunan bukan slogan, tetapi praktik harian. Berbeda keyakinan, namun tetap bersama dalam kebenaran dan harmoni,” ujarnya.
Widyaiswara BDK Denpasar, Sukma Wati, menjelaskan bahwa moderasi beragama di Bali tumbuh dari akar sejarah dan falsafah hidup. Tri Hita Karana mengajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Prinsip ini juga tercermin dalam penghormatan terhadap alam sebagai bagian dari kehidupan.
Sharing session yang digelar Kamis, 11 Desember 2025 berlangsung hangat dan dialogis. Kegiatan ini diharapkan menjadi awal penguatan kerja sama strategis lintas satuan kerja Kementerian Agama dalam menjaga harmoni beragama dan kelestarian alam secara berkelanjutan.
