KILAS BANTEN – Latar belakang pendidikan formal para tokoh yang berpeluang memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi bahan diskusi. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi NU pada abad kedua, muncul pandangan bahwa rekam jejak pendidikan akademik dapat menjadi salah satu aspek yang layak dipertimbangkan, meski bukan faktor penentu utama.
Berdasarkan penelusuran Redaksi Kilas Banten terhadap riwayat pendidikan formal sejumlah nama yang kerap disebut dalam bursa Ketua Umum PBNU, terdapat variasi jenjang pendidikan, mulai dari yang telah menyelesaikan pendidikan doktoral hingga yang lebih banyak menempuh jalur pendidikan pesantren.
Dalam daftar tersebut, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar menjadi tokoh dengan latar belakang akademik paling lengkap. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di IAIN Alauddin Ujung Pandang, kemudian melanjutkan studi magister dan doktor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Nama berikutnya adalah KH. Abdul Ghaffar Rozin. Ia menempuh pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Al Aqidah dan Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara. Setelah itu, ia melanjutkan studi magister di Monash University, Australia, serta meraih gelar doktor di UIN Walisongo Semarang.
Sementara itu, KH. Abdul Hakim Mahfudz diketahui pernah menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan Universitas Terbuka.
Adapun KH. Yahya Cholil Staquf pernah berkuliah di Universitas Gadjah Mada (UGM), namun tidak menyelesaikan pendidikan sarjananya.
Beberapa nama lain yang juga disebut dalam daftar, yakni KH. Zulfa Mustofa, KH. Abdussalam Shohib, dan KH. Yusuf Chudlori, lebih dikenal memiliki latar pendidikan pesantren dan belum menyelesaikan pendidikan strata satu.
Tradisi Pesantren Tetap Menjadi Pertimbangan Utama
Dalam sejarah Nahdlatul Ulama, pendidikan formal bukanlah faktor yang paling dominan dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Organisasi yang lahir dari tradisi ulama ini lebih menitikberatkan kapasitas keilmuan yang ditempa melalui pesantren.
Pesantren selama ini dipandang sebagai pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman sekaligus tempat pembentukan karakter kepemimpinan para kiai. Karena itu, mayoritas peserta muktamar atau muktamirin cenderung memberikan perhatian lebih besar terhadap rekam jejak keilmuan pesantren dibandingkan latar belakang akademik di perguruan tinggi.
Sejarah juga mencatat banyak Ketua Umum PBNU yang tidak menempuh pendidikan formal hingga jenjang perguruan tinggi karena memilih mendalami ilmu agama di pesantren.
Bahkan, dalam catatan kepemimpinan PBNU, sosok Ketua Umum yang menyandang gelar profesor hanya Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj.
Tantangan NU Abad Kedua Dinilai Berbeda
Meski demikian, berkembang pandangan bahwa NU kini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, transformasi sosial, hingga dinamika global menuntut organisasi memiliki kemampuan beradaptasi.
Karena itu, sebagian kalangan menilai perpaduan antara pengalaman pesantren dan pendidikan formal dapat menjadi nilai tambah bagi calon pemimpin PBNU.
Latar belakang akademik dinilai berpotensi memperkuat kemampuan dalam membangun tata kelola organisasi, merumuskan kebijakan berbasis riset, memperluas jejaring internasional, serta menjawab berbagai persoalan yang muncul di era modern.
Di sisi lain, tradisi pesantren tetap dipandang sebagai fondasi utama yang tidak dapat dipisahkan dari karakter kepemimpinan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
Perdebatan Masih Terbuka
Diskusi mengenai penting atau tidaknya pendidikan formal dalam memilih Ketua Umum PBNU masih berlangsung. Sebagian pihak menilai rekam jejak akademik menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan zaman. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa kapasitas kepemimpinan, kedalaman ilmu agama, pengalaman organisasi, serta penerimaan dari kalangan pesantren tetap menjadi faktor yang lebih menentukan.
Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa proses memilih Ketua Umum PBNU tidak hanya berkaitan dengan gelar akademik, tetapi juga menyangkut kemampuan memadukan tradisi keulamaan dengan kebutuhan organisasi di era modern. Pada akhirnya, keputusan tetap berada di tangan para muktamirin yang akan menentukan sosok pemimpin NU untuk membawa organisasi memasuki babak baru pada abad keduanya.***
