Selain itu, program pembangunan daerah juga harus sejalan dengan agenda nasional dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Karena itu, Dimyati meminta adanya komunikasi yang lebih intens antara Pemprov Banten dan BPS agar seluruh kebijakan pembangunan benar-benar berbasis data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Makanya, saya tidak ingin hanya mendapatkan laporan begitu saja. Tapi harus riil dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Dimyati juga menyoroti pentingnya validasi terhadap sejumlah indikator ekonomi strategis seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, hingga inflasi.
Ia menilai pemerintah harus memastikan bahwa angka pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan.
“Apakah pertumbuhan ekonomi itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, termasuk angka pengangguran yang berkurang, inflasi dan sebagainya,” katanya.
Selain membahas penguatan data pembangunan, Dimyati juga mengikuti simulasi Sensus Ekonomi 2026 yang mulai dilaksanakan sejak 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
Dalam simulasi tersebut, ia menjawab sejumlah pertanyaan dari petugas sensus sebagai bentuk dukungan terhadap program pendataan ekonomi nasional.
Dimyati turut mengajak masyarakat Banten untuk bersikap terbuka dan jujur saat mengikuti sensus ekonomi. Menurutnya, keterbukaan masyarakat sangat penting agar pemerintah memperoleh gambaran ekonomi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Sumber Berita: KILASBANTEN.COM
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
