KILAS BANTEN – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Keguruan dan Ilmu Pendidikan Seluruh Indonesia (DPP IMAKIPSI) menyerukan gerakan “Totalitas Jaga Indonesia” sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan memastikan penyelenggaraan kekuasaan tetap berjalan sesuai konstitusi.
Melalui seruan tersebut, DPP IMAKIPSI menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya berperan sebagai insan akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan demi menjaga kepentingan masyarakat.
Koordinator Pusat DPP IMAKIPSI, Fikri Fathuridwanullah, mengatakan semangat kemerdekaan yang diwariskan para pendiri bangsa harus diwujudkan melalui tindakan nyata.
Menurutnya, nilai perjuangan tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah, melainkan harus terus hidup dalam kehidupan demokrasi Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa kemerdekaan merupakan “jembatan emas menuju cita-cita bangsa”. Namun, tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dinilai semakin kompleks. Karena itu, mahasiswa dituntut tetap aktif mengawal arah penyelenggaraan negara agar tidak keluar dari koridor konstitusi.
“Kekuasaan yang seharusnya menjadi alat pelayanan publik, seringkali bertransformasi menjadi instrumen dominasi. Ketika negara mulai melenceng dari rel konstitusi, maka mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara,” ujar Fikri kepada Redaksi Kilas Banten, Sabtu, 5 September 2026.
Menurutnya, pernyataan tersebut menjadi landasan lahirnya gerakan Totalitas Jaga Indonesia. Gerakan itu tidak dimaksudkan sekadar menjadi slogan, tetapi sebagai komitmen kolektif mahasiswa dalam menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Fikri menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang mampu menyampaikan kritik secara objektif, ilmiah, dan bertanggung jawab. Karena itu, budaya berpikir kritis perlu terus dikembangkan tanpa mengabaikan etika demokrasi maupun aturan konstitusi.
“Totalitas Jaga Indonesia berarti mengawasi kekuasaan, mengkritisi kebijakan, dan memastikan negara tetap berada di rel konstitusi. Karena menjaga Indonesia juga berarti menjaga demokrasi dari penyalahgunaan kuasa,” katanya.
DPP IMAKIPSI menegaskan bahwa kontribusi mahasiswa tidak cukup hanya melalui kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mahasiswa juga diharapkan mampu menghadirkan solusi, gagasan konstruktif, dan berbagai inovasi yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional.
Organisasi tersebut memandang partisipasi aktif generasi muda menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kepentingan publik. Pengawasan yang dilakukan secara bertanggung jawab diyakini dapat memperkuat praktik demokrasi sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan tetap berlandaskan prinsip negara hukum.
Melalui gerakan Totalitas Jaga Indonesia, DPP IMAKIPSI juga mengajak seluruh kader mahasiswa keguruan di berbagai daerah untuk memperkuat budaya intelektual, meningkatkan kepedulian terhadap persoalan publik, dan aktif mengawal berbagai kebijakan pemerintah dengan tetap menjunjung tinggi konstitusi.
Ajakan tersebut sekaligus mengingatkan kembali peran historis mahasiswa dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dalam berbagai fase penting, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi, mahasiswa menjadi salah satu elemen yang konsisten menyampaikan aspirasi masyarakat secara terbuka, kritis, dan bertanggung jawab.
DPP IMAKIPSI berharap semangat tersebut tetap hidup di kalangan mahasiswa masa kini. Organisasi itu mendorong seluruh kader agar terus menjaga idealisme, mengutamakan kepentingan rakyat, serta memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang adil, berdaulat, demokratis, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.
Melalui gerakan ini, DPP IMAKIPSI menegaskan bahwa menjaga Indonesia bukan hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan yang memiliki peran strategis dalam mengawal masa depan demokrasi Indonesia.***
