KILAS BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten meningkatkan kesiapsiagaan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan 2026 mengalami keterlambatan sekitar satu bulan. Kondisi tersebut diperkirakan memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah.
Menghadapi situasi tersebut, Gubernur Banten Andra Soni memastikan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Salah satunya ialah membuka opsi penggunaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau rekayasa cuaca untuk menjaga ketersediaan sumber daya air apabila kondisi atmosfer memungkinkan.
Pernyataan itu disampaikan Andra Soni setelah menerima paparan dari Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BBMKG) Wilayah II di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (7/10/2026).
Menurut Andra Soni, informasi prakiraan cuaca menjadi dasar penting dalam menentukan kebijakan pemerintah.
Data BMKG akan dimanfaatkan untuk mengantisipasi ancaman kekeringan, menjaga pasokan air bersih, melindungi sektor pertanian, hingga mengurangi dampak gangguan kesehatan dan potensi bencana hidrometeorologi.
“Perlu diantisipasi mundurnya musim hujan dan dampak kekeringan ini sejak dini,” ujar Andra Soni.
Ia menjelaskan, Pemprov Banten telah memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota guna memetakan wilayah yang memiliki risiko kekeringan paling tinggi. Pemetaan tersebut diharapkan membuat penanganan dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BBMKG Wilayah II, Ana Oktavia Setiowati, mengatakan hasil analisis BMKG menunjukkan musim hujan tahun ini diperkirakan mundur hingga tiga dasarian atau sekitar satu bulan dibandingkan kondisi normal.
Menurut Ana, wilayah selatan Banten seperti Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November 2026.
Sementara itu, wilayah utara Banten diprediksi baru akan mengalami musim hujan pada Desember.
Ia menjelaskan keterlambatan tersebut dipengaruhi fenomena El Nino yang menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih lama. Dampaknya antara lain menurunnya ketersediaan air bersih, perlunya penyesuaian jadwal tanam di sektor pertanian, hingga meningkatnya risiko penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
BMKG juga mengingatkan adanya potensi bahaya saat hujan pertama turun setelah kemarau panjang. Tanah yang telah lama mengering dan mengalami retakan berpotensi memicu longsor maupun bencana hidrometeorologi lainnya apabila diguyur hujan dengan intensitas tinggi.
“Oleh karena itu, BMKG dan pemerintah daerah akan melakukan survei bersama,” kata Ana.
Survei lapangan tersebut akan digunakan untuk menentukan wilayah prioritas penanganan berdasarkan kondisi aktual. Hasil pemetaan menjadi dasar dalam menyusun langkah mitigasi yang paling efektif.
Sebagai tindak lanjut, Andra Soni memastikan pemerintah siap menjamin distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan kemungkinan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca untuk membantu meningkatkan debit air di sejumlah waduk strategis, termasuk Bendungan Karian.
“Kalau diperlukan rekayasa cuaca, pemerintah daerah dan BMKG siap bersinergi,” tegas Andra Soni.
Ia menambahkan, strategi tersebut mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana. Penanganan tidak lagi hanya berfokus pada respons setelah bencana terjadi, tetapi mengedepankan langkah pencegahan berbasis data ilmiah, teknologi, dan rekomendasi BMKG.
“Prinsipnya, kita ingin langkah antisipasi yang terencana dengan baik,” pungkasnya.***
