KILAS BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memperkuat strategi ketahanan pangan untuk menjaga produksi pertanian sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap stabil di tengah masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah saat menerima peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Tahun Anggaran 2026 dalam kegiatan Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) di KP3B, Kota Serang, Rabu (7/10/2026).
Dalam paparannya, Dimyati menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Banten. Kebijakan yang dijalankan tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil panen, tetapi juga memastikan pasokan pangan tetap tersedia dan harga komoditas dapat dijangkau masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan membangun ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, hingga masyarakat harus bekerja sama agar rantai distribusi pangan berjalan lancar dari tingkat produksi hingga ke tangan konsumen.
“Salah satunya adalah melalui optimalisasi peran Satgas Pangan di daerah,” ujar Achmad Dimyati Natakusumah.
Ia menjelaskan, Satgas Pangan memiliki peran penting dalam mengawal seluruh proses pengelolaan pangan. Pengawasan dilakukan sejak tahap perencanaan program, penyusunan anggaran, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, hingga evaluasi agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan.
“Jika semuanya sudah sesuai dengan aturan yang ada, Insyaallah ketersediaan pangan kita akan selalu aman,” tegasnya.
Selain memperkuat pengawasan, Pemprov Banten juga terus mempercepat pembangunan infrastruktur irigasi bersama pemerintah pusat. Langkah ini dinilai penting untuk menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian sehingga petani tidak hanya bergantung pada curah hujan.
Dengan jaringan irigasi yang semakin baik, pemerintah berharap petani mampu meningkatkan intensitas tanam hingga tiga kali dalam setahun. Di sisi lain, upaya menjaga kawasan resapan air di wilayah hulu juga terus dilakukan agar pasokan air tetap terpelihara dalam jangka panjang.
“Termasuk, kami juga terus merawat wilayah-wilayah sumber resapan air di daerah hulu,” kata Dimyati.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, M. Nasir, menyampaikan bahwa produktivitas padi di Banten saat ini berkisar antara 6 hingga 7 ton per hektare. Sepanjang tahun sebelumnya, total produksi padi di daerah tersebut mencapai sekitar 1,7 juta ton.
Menurut Nasir, pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan hasil produksi. Teknologi tersebut diterapkan mulai dari proses pengolahan lahan, penanaman, hingga panen. Selain itu, penggunaan benih unggul juga menjadi fokus agar produktivitas pertanian terus meningkat.
“Jika metode ini bisa diterapkan secara menyeluruh, produktivitas padi kita berpotensi naik secara drastis,” ujarnya.
Tidak hanya berfokus pada komoditas beras, Pemprov Banten juga memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) dengan sejumlah wilayah penghasil cabai merah, bawang merah, bawang putih, dan berbagai jenis sayuran. Kerja sama tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan pangan tetap tersedia sepanjang tahun.
Sebagai bentuk dukungan, pemerintah daerah memberikan subsidi biaya angkut distribusi komoditas pangan. Kebijakan itu bertujuan memperlancar pasokan dari daerah penghasil ke pasar di Banten sehingga harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat dapat terjaga.
Melalui penguatan pengawasan, pembangunan irigasi, modernisasi pertanian, serta kolaborasi antardaerah, Pemprov Banten berharap ketahanan pangan semakin kokoh. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang stabil dan pasokan yang mencukupi.***
