Anak Putus Sekolah Gara-Gara Dibully Tak Jajan, Dindikbud Kota Serang Siapkan Uang Saku Rp500 Ribu Sebulan
Dindikbud Kota Serang KILAS BANTEN – Dindikbud Kota Serang mengungkap tabir sebuah luka sosial yang dalam, di balik data anak putus sekolah di Kota Serang.
Bukan sekadar tak mampu membayar SPP, banyak anak terpaksa berhenti menuntut ilmu karena tak kuat menanggung malu dan perundungan (bullying) dari teman-temannya, hanya karena tak punya uang untuk sekadar jajan di kantin.
Fakta memilukan ini menjadi pukulan telak yang dijawab langsung oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dengan gebrakan kebijakan masif.
Tak tanggung-tanggung, Pemkot menyiapkan dua jurus andalan yakni uang saku bulanan sebesar Rp500.000 per siswa dan alokasi anggaran fantastis Rp16 miliar untuk pengadaan seragam gratis.
Langkah ini menegaskan keseriusan Pemkot dalam memerangi akar kemiskinan yang menghalangi hak anak untuk belajar, sekaligus menjadi bagian dari realisasi visi Kota Serang Madani yang dicanangkan pemerintah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, TB Suherman, menyebut langkah awal telah membuahkan hasil dengan kembalinya 153 anak ke bangku sekolah.
“Ketika mereka putus sekolah karena tidak punya uang jajan, kita usahakan melalui BJB dikasih dana tabungan Rp500.000 per siswa,” kata Suherman, Senin 11 Agustus 2025.
Menurut Suherman, intervensi ini dirancang setelah timnya turun langsung ke lapangan dan menemukan tiga lapisan masalah yang saling terkait.
Pertama adalah kemiskinan struktural, di mana orang tua benar-benar tidak sanggup memberikan uang saku. Kedua, yang lebih menyakitkan, adalah dampak sosial dari kemiskinan itu.
“Anak diejek teman karena tidak jajan. Mereka diolok-olok, dibully, akhirnya mentalnya jatuh dan malu untuk sekolah,” ungkapnya.
Ketiga, adalah faktor pola pikir orang tua yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga anak usia produktif malah didorong untuk bekerja.
Untuk memutus siklus tersebut, skema bantuan dirancang tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga mengembalikan martabat dan kepercayaan diri siswa.
Anggaran sebesar Rp16 miliar yang dialokasikan pada tahun 2026 akan fokus pada penyediaan seragam jadi.
Sementara uang saku Rp500.000 per bulan untuk setiap siswa sasaran sedang diupayakan melalui dana CSR perbankan.
“Kami mengusulkan minimal Rp500.000 per bulan. Tapi ini tergantung ketersediaan dana CSR nanti,” jelas Suherman.
Bantuan ini tidak akan diberikan secara acak. Prioritas utama adalah siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di lembaga pendidikan (baik negeri maupun swasta) dengan akreditasi C.
“Logikanya, sekolah dengan akreditasi A seperti sekolah-sekolah besar itu sudah mapan. Justru yang akreditasinya C ini yang paling butuh uluran tangan, karena siswanya mayoritas dari keluarga kurang mampu,” terangnya.
Untuk memastikan akurasi, data penerima akan diverifikasi secara ketat, menggabungkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan data riil yang diajukan oleh pihak sekolah.
“Data dari sekolah kami verifikasi, baru dilaporkan ke Wali Kota. Ini untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar sampai ke anak yang membutuhkan, bukan untuk yang lain,” tutupnya.***
