“Dengan sistem bergilir seperti ini, kita ingin memastikan semua kelurahan nantinya memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola dan memanfaatkan data,” katanya.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui program ini, peran kelurahan mengalami penguatan. Aparatur tidak lagi hanya bertugas mengumpulkan data, tetapi juga mengolah dan memanfaatkan data tersebut untuk mendukung kebijakan pembangunan.
Langkah ini dinilai strategis karena kelurahan merupakan unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Data yang dikumpulkan dari tingkat ini mencerminkan kondisi riil di lapangan dan menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan.
Asep menegaskan bahwa pembangunan modern tidak bisa dilepaskan dari data yang akurat. Pemerintah membutuhkan data yang valid, terukur, dan terintegrasi agar setiap kebijakan tepat sasaran.
“Pembangunan daerah saat ini harus berbasis data. Data dari kelurahan nantinya akan terintegrasi hingga tingkat kecamatan dan kota, sehingga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan,” ujarnya.
Program Kelurahan CANTIK juga mendorong penerapan standar statistik dalam setiap tahapan pengelolaan data. Mulai dari proses pengumpulan, validasi, hingga pemanfaatan data untuk evaluasi program dilakukan secara sistematis.
Kolaborasi antara Diskominfo dan BPS menjadi fondasi dalam membangun ekosistem data daerah yang kuat. Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem data yang terintegrasi dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, program ini mendukung implementasi Satu Data Indonesia. Integrasi data dari tingkat kelurahan hingga kota memungkinkan perencanaan pembangunan dilakukan secara lebih komprehensif.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Sumber Berita: KILASBANTEN.COM
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
