Harkitnas 2026 Jadi Alarm Keras ASN Kota Tangerang, Sekda Soroti Pelayanan Publik dan Serapan Anggaran yang Masih Rendah
Peringatan Harkitnas 2026 di Kota Tangerang menjadi momentum evaluasi kinerja ASN. Sekda Herman Suwarman menyoroti pelayanan publik, disiplin pegawai, hingga serapan anggaran yang baru mencapai 25,9 persen.KILAS BANTEN – Pemerintah Kota Tangerang menjadikan peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118 sebagai momentum penting untuk mengevaluasi kinerja aparatur sipil negara (ASN). Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan realisasi anggaran daerah yang dinilai masih belum optimal.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tangerang, Herman Suwarman, saat memimpin apel pagi pegawai di halaman Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin, 18 Mei 2026.
Dalam amanatnya, Herman menegaskan bahwa semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak boleh berhenti sebatas seremoni tahunan. Menurutnya, nilai kebangkitan harus diwujudkan melalui etos kerja ASN yang profesional, disiplin, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“ASN harus mampu menjadi motor penggerak pelayanan publik yang cepat, adaptif, dan inovatif. Semangat kebangkitan nasional harus tercermin dalam cara kita bekerja dan melayani masyarakat,” ujar Herman.
Ia menilai tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mampu menghadirkan pelayanan yang efektif serta berdampak langsung bagi masyarakat Kota Tangerang.
Sorotan tajam juga diarahkan pada realisasi serapan anggaran Pemerintah Kota Tangerang hingga pertengahan Mei 2026. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam apel tersebut, serapan anggaran baru mencapai 25,9 persen. Angka itu masih berada di bawah target triwulan yang ditetapkan sebesar 29,5 persen.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera mendapat perhatian serius dari seluruh perangkat daerah. Herman meminta setiap OPD mempercepat pelaksanaan program sekaligus menyelesaikan proses administrasi agar pembangunan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Seluruh program harus dipastikan berjalan sesuai target agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat Kota Tangerang,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh ASN agar tidak terlambat menjalankan program kerja. Menurut Herman, lambatnya realisasi anggaran dapat berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam tata kelola pemerintahan. Koordinasi antarlembaga dan antarpemangku kepentingan, kata dia, harus diperkuat untuk mencegah hambatan teknis yang berpotensi memperlambat jalannya program pembangunan.
Selain itu, Herman menekankan pentingnya membangun budaya kerja kolaboratif di lingkungan birokrasi. Momentum Harkitnas dinilai menjadi saat yang tepat untuk memperkuat sinergi antarpegawai sekaligus mendorong reformasi birokrasi yang lebih modern dan responsif.
“Harkitnas harus menjadi semangat bagi ASN untuk bekerja lebih disiplin, kolaboratif, dan menghadirkan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Hari Kebangkitan Nasional sendiri diperingati setiap tahun sebagai momentum refleksi untuk memperkuat semangat persatuan dan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Di Kota Tangerang, peringatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja birokrasi dan pelayanan publik.
Pemerintah Kota Tangerang ingin memastikan semangat kebangkitan nasional tidak hanya terlihat dalam upacara dan simbol semata. Semangat tersebut diharapkan hadir nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan, percepatan pembangunan, serta kinerja ASN yang semakin profesional.
Dorongan itu sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mempercepat reformasi birokrasi di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Dengan evaluasi yang disampaikan dalam momentum Harkitnas 2026, Pemkot Tangerang berharap seluruh ASN mampu menjadikan disiplin kerja dan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama demi mendukung pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.***
