KILAS BANTEN – Pemandangan semrawut dan kemacetan parah yang selama bertahun-tahun identik dengan Pasar Induk Rau (PIR) akhirnya menemui titik akhir.
Tim gabungan Pemerintah Kota Serang secara resmi memulai penataan besar-besaran dengan merelokasi ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini memakan badan jalan.
Langkah tegas ini diambil atas instruksi langsung Wali Kota Serang Budi Rustandi dan mendapat atensi penuh dari Pj. Gubernur Banten serta Kapolda Banten.
Sejak pagi, puluhan truk dan alat berat dikerahkan untuk membersihkan puing-puing lapak liar di sepanjang jalur blok M hingga Cangkring.
Pada tahap pertama, sekitar 300 pedagang diberi pilihan yang tidak bisa ditawar.
Mereka harus pindah ke lokasi baru yang lebih layak di dalam area pasar atau dilarang berdagangan sama sekali.
“Kita sudah cek tempatnya dan pastikan sangat layak. Pilihannya hanya dua pindah ke dalam atau tidak boleh berjualan sama sekali,” tegas Kasatgas Percepatan Pembangunan dan Investasi Kota Serang, Wahyu Nurjamil, Selasa 29 Juli 2025.
Penertiban ini bukan sekadar pemindahan biasa. Ini adalah langkah awal dari sebuah megaproyek untuk merombak total Pasar Rau menjadi pasar induk yang modern, bersih, dan tertib.
Wahyu mengungkapkan, pemerintah menargetkan pembangunan akan dimulai pada 2026 dengan anggaran fantastis mencapai Rp200-300 miliar.
“Sambil menunggu proses pembangunan dimulai, seluruh pedagang akan direlokasi ke lokasi sementara yang sudah dipetakan. Kapasitasnya bisa menampung 2.500 pedagang, cukup untuk seluruh PKL Pasar Rau,” jelasnya.
Untuk kenyamanan pedagang, Pemkot Serang memastikan relokasi ke tempat baru ini tidak dipungut biaya alias gratis.
Meski ke depan akan ada retribusi, langkah awal ini bertujuan untuk meringankan beban pedagang.
Di lokasi, Walikota Serang Budi Rustandi terlihat memantau langsung proses penertiban.
Ia tidak hanya memastikan relokasi berjalan lancar, tetapi juga mengawasi pembersihan puing dan normalisasi aliran sungai di sekitar pasar agar area tersebut kembali berfungsi normal dan terlihat lebih lapang.
Tim gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri akan disiagakan setiap hari di lokasi untuk memastikan tidak ada pedagang yang nekat kembali berjualan di badan jalan.
Menjawab keluhan adanya kecemburuan sosial dengan pedagang di lahan pribadi, Wahyu memastikan penertiban ini murni untuk penegakan aturan.
Fokus utama adalah PKL yang berjualan di atas fasilitas umum seperti trotoar, saluran irigasi, dan jalur pipa gas.
“Yang jelas, penertiban ini fokus pada pelanggaran aturan, bukan soal lahan milik pribadi,” katanya.
Setelah tahap pertama selesai, penertiban tahap dua akan menyasar sekitar 100 pedagang lainnya pada bulan depan.
Dengan langkah tegas dan visi yang jelas, Pemkot Serang berambisi mengubah citra kota menjadi lebih tertib, nyaman, dan berdaya saing.***
