KILAS BANTEN – Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan secara resmi menunjuk Baihaki Sulaiman sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Banten. Dalam keputusan yang sama, DPP PPP juga menetapkan Ida Hamidah sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris DPW PPP Banten. Langkah ini menandai perubahan penting dalam struktur kepemimpinan partai berlambang Ka’bah di wilayah Banten.
Penyerahan mandat dilakukan langsung oleh Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono. Prosesi berlangsung di Kantor DPP PPP, Jakarta, pada Jumat, 30 Januari 2026. Keputusan tersebut menjadi sinyal kuat dimulainya fase baru konsolidasi internal PPP di Banten, sekaligus upaya mempercepat penataan organisasi di tingkat wilayah.
Baihaki Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan pusat. Ia menyebut penugasan tersebut sebagai amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi menjaga stabilitas dan soliditas partai di daerah.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada DPP PPP atas mandat ini. Penugasan ini merupakan bagian dari langkah percepatan konsolidasi organisasi PPP di Banten,” ujar Baihaki dalam keterangannya.
Menurut Baihaki, keberadaan kepengurusan pelaksana tugas memiliki peran strategis untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan. Ia menilai, dalam situasi tertentu, kepemimpinan sementara justru dibutuhkan agar agenda-agenda penting partai tidak tertunda.
DPW PPP Banten saat ini dihadapkan pada sejumlah agenda strategis yang harus segera diselesaikan. Salah satu fokus utama adalah penataan struktur kepengurusan di semua tingkatan, mulai dari wilayah hingga cabang.
Baihaki menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Wilayah dan Musyawarah Cabang menjadi prioritas utama dalam waktu dekat. Dua agenda tersebut dinilai sebagai fondasi penting untuk membentuk kepengurusan definitif yang kuat dan representatif.
“DPW PPP Banten harus segera melaksanakan Muswil dan Muscab. Ini menjadi fondasi agar struktur partai dari tingkat wilayah sampai cabang dapat berjalan efektif dan terkoordinasi,” katanya.
Ia menjelaskan, keberhasilan Muswil dan Muscab akan sangat menentukan arah gerak PPP Banten ke depan. Konsolidasi internal yang solid akan memudahkan partai dalam menghadapi berbagai agenda politik nasional.
Selain agenda internal, Baihaki juga menyoroti tantangan eksternal yang akan dihadapi PPP dalam waktu dekat. Salah satunya adalah tahapan verifikasi partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum yang dijadwalkan mulai pada awal 2027.
Menurut Baihaki, kesiapan struktur organisasi dan kelengkapan administrasi partai menjadi faktor kunci dalam proses verifikasi tersebut. Ia menekankan pentingnya kerja kolektif seluruh kader untuk memastikan PPP Banten memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan KPU.
“Setelah Muswil, kita akan menghadapi tahapan verifikasi KPU. Ini membutuhkan kerja bersama dan kekompakan seluruh jajaran partai,” tegasnya.
Baihaki menyatakan optimisme bahwa PPP Banten mampu melewati proses verifikasi dengan baik. Namun, optimisme tersebut harus dibarengi dengan kerja nyata dan konsolidasi yang berkelanjutan di semua lini organisasi.
Dalam arahannya kepada para kader, Baihaki menekankan pentingnya loyalitas terhadap partai dan kepemimpinan. Ia meminta seluruh pengurus dan kader menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Ia juga menyinggung dinamika internal yang kerap muncul dalam organisasi politik. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dan tidak dapat dihindari. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola secara dewasa agar tidak mengganggu persatuan partai.
“Perbedaan itu biasa dalam organisasi. Tetapi persatuan dan kerja bersama adalah harga mati bagi PPP,” ujar Baihaki.
