Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin saat menyampaikan pandangan terkait penanganan banjir dalam rapat bersama Pemkab Serang.KILAS BANTEN – Banjir yang merendam lebih dari separuh wilayah Kabupaten Serang menuai sorotan tajam dari DPRD Kabupaten Serang. Dalam rapat dengar pendapat bersama Pemerintah Kabupaten Serang, Kamis, 29 Januari 2026, Fraksi Partai Gerindra menilai penanganan banjir belum dilakukan secara maksimal. Lemahnya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) serta tidak solidnya kerja kolektif lintas sektor menjadi catatan utama.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibbin, menyatakan bahwa persoalan utama dalam penanganan banjir bukan terletak pada kurangnya upaya OPD di lapangan. Ia menilai akar masalah justru ada pada manajemen krisis yang belum berjalan optimal dan belum adanya satu komando yang jelas dalam situasi darurat.
Menurut Muhibbin, bencana berskala besar membutuhkan sistem komando yang tegas dan terpusat. Dengan satu garis kendali, seluruh OPD dapat bergerak serempak, cepat, dan terarah. Tanpa itu, penanganan berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan tidak efektif.
Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dibebankan hanya kepada satu atau dua OPD. Seluruh perangkat daerah harus terlibat dalam satu skema kerja bersama. Hal ini dinilai mendesak mengingat banjir kali ini melanda hampir seluruh wilayah Kabupaten Serang.
“Dari timur sampai barat, utara hingga selatan, semua terdampak. Ini bukan bencana kecil. Kalau ditangani parsial, hasilnya juga tidak akan maksimal,” kata Muhibbin, Jumat, 30 Januari 2026.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Muhibbin, menyampaikan kritik terhadap penanganan banjir saat rapat dengar pendapat bersama jajaran Pemkab Serang.