Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin saat menyampaikan pandangan terkait penanganan banjir dalam rapat bersama Pemkab Serang.
Muhibbin menekankan bahwa penanganan bencana harus berbasis manajemen krisis yang matang. Jika perencanaan dan koordinasi berjalan baik, respons darurat bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Dampak terhadap masyarakat pun dapat ditekan.
Selain soal koordinasi, ia menyoroti lemahnya basis data korban banjir yang dimiliki pemerintah daerah. Menurutnya, data yang ada belum cukup untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Pendataan tidak boleh hanya sebatas jumlah rumah terdampak atau kepala keluarga.
Pemerintah, kata dia, harus memiliki data berbasis jumlah jiwa yang dilengkapi klasifikasi usia. Data tersebut penting untuk memastikan bantuan logistik sesuai dengan kebutuhan riil warga di lapangan.
Muhibbin mempertanyakan apakah penyaluran bantuan sudah dihitung berdasarkan durasi banjir dan kebutuhan harian masyarakat. Ia memberi contoh, jika banjir di suatu desa diperkirakan berlangsung selama tiga hari, maka pemerintah harus mampu menghitung kebutuhan konsumsi warga untuk tiga kali makan setiap hari selama masa tersebut.
“Kebutuhan bayi, balita, orang dewasa, dan lansia itu berbeda. Tidak bisa disamaratakan. Kalau datanya tidak lengkap, penanganannya pasti tidak utuh,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar penanganan banjir tidak sekadar terlihat aktif secara administratif. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Penanganan yang setengah-setengah, menurutnya, justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik.