KILAS BANTEN – Banjir yang terus berulang di Kabupaten Serang memantik kritik keras dari DPRD. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, mendesak pemerintah daerah menghentikan pola penanganan banjir yang dinilai hanya bersifat seremonial dan jangka pendek. Ia menegaskan, solusi tambal sulam tidak akan mampu mengakhiri siklus banjir tahunan yang terus merugikan masyarakat.
Azwar Anas, yang juga merupakan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, menilai kehadiran pemerintah saat banjir selama ini lebih banyak ditandai dengan penyaluran bantuan logistik. Menurutnya, langkah tersebut penting dalam kondisi darurat, namun tidak boleh menjadi satu-satunya respons pemerintah.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Banjir sekarang sudah meluas dan tidak bisa lagi dianggap kejadian biasa. Jangan sampai pemerintah hanya datang membawa bantuan. Itu penting, tapi tidak menyelesaikan akar masalah,” kata Anas, Senin, 12 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa bantuan sembako dan kebutuhan darurat bersifat insidental. Tanpa langkah pencegahan yang jelas, banjir akan terus berulang setiap musim hujan dan masyarakat kembali menjadi korban.
Anas menilai kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan. Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan melibatkan lintas sektor. Ia mendorong adanya kebijakan strategis yang didukung anggaran memadai agar penanganan tidak berhenti di permukaan.
Sebagai langkah awal, Anas mengaku telah mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Serang untuk menggelar rapat koordinasi khusus. Rapat tersebut diharapkan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
