Banjir Makin Parah, Azwar Anas: Dorong Pemda Kabupaten Serang, Jangan Cuma Bagi Sembako
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, saat memberikan keterangan terkait penanganan banjir yang dinilai belum menyentuh akar masalah, Senin, 12 Januari 2026KILAS BANTEN – Banjir yang terus berulang di Kabupaten Serang memantik kritik keras dari DPRD. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, mendesak pemerintah daerah menghentikan pola penanganan banjir yang dinilai hanya bersifat seremonial dan jangka pendek. Ia menegaskan, solusi tambal sulam tidak akan mampu mengakhiri siklus banjir tahunan yang terus merugikan masyarakat.
Azwar Anas, yang juga merupakan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, menilai kehadiran pemerintah saat banjir selama ini lebih banyak ditandai dengan penyaluran bantuan logistik. Menurutnya, langkah tersebut penting dalam kondisi darurat, namun tidak boleh menjadi satu-satunya respons pemerintah.
“Banjir sekarang sudah meluas dan tidak bisa lagi dianggap kejadian biasa. Jangan sampai pemerintah hanya datang membawa bantuan. Itu penting, tapi tidak menyelesaikan akar masalah,” kata Anas, Senin, 12 Januari 2026.
Ia menegaskan bahwa bantuan sembako dan kebutuhan darurat bersifat insidental. Tanpa langkah pencegahan yang jelas, banjir akan terus berulang setiap musim hujan dan masyarakat kembali menjadi korban.
Anas menilai kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah perlu mengubah pendekatan. Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, terencana, dan melibatkan lintas sektor. Ia mendorong adanya kebijakan strategis yang didukung anggaran memadai agar penanganan tidak berhenti di permukaan.
Sebagai langkah awal, Anas mengaku telah mengusulkan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Serang untuk menggelar rapat koordinasi khusus. Rapat tersebut diharapkan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Menurutnya, koordinasi lintas dinas menjadi kunci agar penanganan banjir tidak berjalan parsial. Selama ini, masing-masing instansi cenderung bekerja sendiri-sendiri tanpa peta masalah yang sama.
“Semua pihak harus duduk bersama. Petakan masalahnya dari hulu ke hilir, lalu tentukan langkah dan kebutuhan anggarannya. Kalau tidak, banjir hanya akan jadi agenda rutin tiap tahun,” ujarnya.
Anas juga membeberkan sejumlah faktor utama penyebab banjir di Kabupaten Serang. Salah satunya adalah sistem drainase yang tidak berfungsi optimal. Banyak saluran air mengalami penyempitan, pendangkalan, dan tersumbat sampah, sehingga tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.
Selain persoalan teknis, ia menyoroti perilaku sebagian masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai. Kondisi tersebut memperparah aliran air dan mempercepat terjadinya luapan ke permukiman dan jalan raya.
“Masalahnya saling berkaitan. Drainase sempit, aliran tersumbat, ditambah sampah di sungai. Kalau tidak dibenahi sekarang, dampaknya akan terus berulang,” kata Anas.
Ia juga mengingatkan adanya dampak lanjutan dari banjir yang kerap luput dari perhatian. Genangan air yang terjadi berulang kali dapat mempercepat kerusakan infrastruktur publik, terutama jalan. Aspal yang sering terendam air akan lebih cepat berlubang dan rusak.
“Kerugiannya besar. Biaya perbaikan jalan tidak sedikit. Ini seharusnya bisa ditekan jika banjir ditangani dari hulunya,” tegasnya.
Fraksi Partai Demokrat, lanjut Anas, mendorong pemerintah daerah fokus pada solusi jangka panjang. Ia menyebut setidaknya ada dua langkah utama yang harus segera dilakukan. Pertama, pembenahan sistem drainase secara menyeluruh melalui normalisasi, pelebaran, dan pendalaman saluran air, terutama di kawasan rawan banjir dan permukiman padat.
Kedua, penguatan fungsi ruang serapan air melalui program penghijauan. Penanaman pohon di wilayah dengan tutupan lahan yang menurun dinilai penting sebagai upaya alami menahan air hujan.
“Penghijauan bukan sekadar simbol. Ini investasi jangka panjang untuk mencegah banjir dan menjaga keseimbangan lingkungan,” ujarnya.
Anas berharap pemerintah daerah memiliki komitmen kuat untuk keluar dari pola lama penanganan banjir. Ia menegaskan masyarakat tidak boleh terus-menerus menanggung dampak dari masalah yang seharusnya bisa dicegah.
“Jangan hanya sibuk menangani dampak. Saatnya fokus mencegah penyebabnya. Itu baru solusi nyata bagi warga,” kata Anas.
