Petugas BPS melakukan pendataan door to door kepada pelaku usaha dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026KILAS BANTEN – Pemerintah resmi menggelar Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis untuk memotret kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh. Di Provinsi Banten, Wakil Gubernur Achmad Dimyati Natakusumah menegaskan bahwa keakuratan data menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Dimyati menilai sensus yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ini bukan sekadar kegiatan pendataan rutin. Ia menyebut sensus sebagai instrumen penting untuk membaca kondisi riil di lapangan. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak ikut berperan aktif demi menyukseskan program nasional tersebut.
“Kolaborasi menjadi kunci utama. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, media, hingga akademisi harus terlibat,” ujar Dimyati, Sabtu, 2 Mei 2026.
Ia menekankan bahwa pemerintah membutuhkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Menurutnya, data yang akurat akan menjadi dasar kuat dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan agar tidak ada manipulasi dalam proses pendataan.
“Kita butuh data yang riil, bukan yang sudah dipoles. Dari situ, kebijakan bisa disusun dengan tepat,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Sensus Ekonomi 2026 menggunakan metode door to door. Petugas sensus akan mendatangi langsung rumah tangga dan unit usaha untuk melakukan pendataan. Metode ini dipilih agar seluruh aktivitas ekonomi dapat tercatat secara lengkap, mulai dari usaha besar hingga usaha mikro, termasuk kegiatan ekonomi digital yang berkembang di tingkat rumah tangga.
Dimyati menyebut pendekatan tersebut mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Ia memastikan tidak ada sektor yang akan terlewat dalam proses pendataan kali ini.
“Pendekatan ini memungkinkan kita menangkap kondisi ekonomi secara utuh,” katanya.
Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, seluruh unit usaha akan menjadi sasaran pendataan tanpa terkecuali. Pemerintah menargetkan data yang terkumpul dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Dimyati kembali mengingatkan bahwa keberhasilan sensus ini merupakan tanggung jawab bersama. Ia berharap hasil pendataan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat guna dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata.
“Data yang akurat akan membawa kita pada kebijakan yang tepat untuk pembangunan ke depan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Donny Hari Budiutomo Harmadi menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. BPS mengerahkan sekitar 251 ribu petugas untuk menjalankan proses pendataan selama tiga bulan.
“Kami melibatkan sekitar 251 ribu petugas di seluruh Indonesia. Mereka akan mendata perusahaan dan aktivitas usaha rumah tangga, termasuk yang berbasis digital,” kata Donny.
Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dan pelaku usaha sangat menentukan keberhasilan sensus. Donny juga memastikan bahwa setiap informasi yang diberikan kepada BPS akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.
“Data yang disampaikan dijamin aman dan tidak akan disalahgunakan,” ujarnya.
Di tingkat daerah, Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana menjelaskan bahwa pelaksanaan sensus ini merupakan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Aturan tersebut mewajibkan penyediaan data yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar pembangunan nasional.
Yusniar menambahkan, tema Kolaborasi Banten mencerminkan semangat kebersamaan dalam menyukseskan sensus. Ia optimistis pelaksanaan di Banten akan berjalan lancar dengan dukungan dari berbagai pihak.
“Dengan dukungan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat, kami yakin sensus ini menghasilkan data statistik yang berkualitas,” katanya.***
