Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Serang Ahmad Muhibbin saat menyampaikan pandangan terkait penanganan banjir dalam rapat bersama Pemkab Serang.
Dalam konteks darurat, Muhibbin juga meminta pemerintah daerah tidak terjebak dalam perdebatan soal anggaran. Ia menegaskan bahwa bencana adalah persoalan kemanusiaan yang membutuhkan respons cepat dan fleksibel.
Dengan manajemen krisis yang baik, pemerintah dapat melibatkan berbagai pihak untuk menutup kekurangan logistik. Peran partai politik, dunia usaha, dan elemen masyarakat dinilai penting untuk memperkuat penanganan di lapangan.
“Harus jelas stoknya berapa, kebutuhannya berapa, dan kekurangannya di mana. Dari situ langkah cepat bisa diambil,” katanya.
Muhibbin membedakan penanganan banjir jangka pendek dan jangka panjang. Penanganan darurat harus fokus pada keselamatan warga, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sementara itu, penanganan jangka panjang harus diarahkan pada pemulihan pascabanjir dan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Ia juga mendorong Pemkab Serang untuk memiliki alat berat dan sarana pendukung sendiri, seperti ekskavator dan mobil pompa air. Dengan luas wilayah yang mencakup 29 kecamatan dan 326 desa, ketergantungan pada bantuan pihak lain dinilai tidak efektif.
“Kalau tidak punya alat sendiri, setiap banjir kita selalu terlambat karena harus menunggu,” ujarnya.
Terkait pengelolaan sungai, termasuk Sungai Cidurian di wilayah Serang timur, Muhibbin menekankan pentingnya koordinasi lintas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ia menegaskan tidak boleh ada ego sektoral dalam penanganan banjir.