KILAS BANTEN – Persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Serang kembali memicu perhatian serius DPRD. Biaya operasional yang terus membengkak dinilai berisiko menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). DPRD menilai pola pengelolaan yang masih bergantung pada pembuangan ke luar daerah tidak bisa dipertahankan dalam jangka panjang.
Anggota DPRD Kabupaten Serang, Azwar Anas, menegaskan bahwa ketergantungan pada lokasi pembuangan seperti Cilowong menjadi salah satu penyebab utama tingginya beban anggaran. Setiap tahun, pemerintah daerah harus menyiapkan dana besar hanya untuk pengangkutan dan pembuangan sampah. Menurutnya, kondisi ini dapat mengganggu stabilitas keuangan daerah.
“Biaya operasional pembuangan sampah sangat besar. Kalau ini terus berjalan, dampaknya bisa membahayakan APBD,” ujar Azwar Anas, Kamis, 18 Desember 2025.
Ia menilai Kabupaten Serang sebenarnya memiliki modal untuk lebih mandiri. Luas wilayah dan ketersediaan lahan menjadi potensi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. DPRD pun mendorong pemerintah daerah agar tidak terus bergantung pada daerah lain dalam mengelola sampah.
Sebagai solusi, Azwar Anas mengusulkan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) regional.
Menurutnya, TPA regional akan menjadi solusi jangka panjang yang lebih efisien dan berkelanjutan. Jika pembangunan TPA belum bisa segera diwujudkan, DPRD menawarkan alternatif berupa pembangunan depo-depo sampah di setiap kecamatan.
“Minimal ada depo sampah di tiap kecamatan. Sampah tidak langsung dibawa ke satu titik. Ini bisa menekan biaya dan beban pengangkutan,” katanya.
Skema depo sampah dinilai dapat mengurangi volume sampah yang harus dikirim ke lokasi pembuangan akhir. Selain itu, sistem ini memungkinkan pengelolaan yang lebih terkontrol di tingkat wilayah. DPRD menilai langkah tersebut lebih realistis untuk diterapkan dalam waktu dekat.
Azwar Anas menyebut gagasan ini bukan hal baru. DPRD sudah beberapa kali menyampaikannya kepada pemerintah daerah. Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam merancang sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien.
Menurutnya, Komisi IV DPRD Kabupaten Serang turut memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. DPRD kerap menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan persampahan, mulai dari keterlambatan pengangkutan hingga penumpukan sampah di sejumlah wilayah.
Masalah anggaran menjadi sorotan utama. Azwar Anas mengungkapkan bahwa alokasi dana untuk pembuangan sampah ke Cilowong saat ini hanya sekitar Rp12 miliar. Angka tersebut dinilai jauh dari kebutuhan riil di lapangan.
“Kebutuhan sebenarnya bisa lebih dari Rp20 miliar. Ini tidak bisa terus kita bayar berulang-ulang setiap tahun,” ujarnya.
Berdasarkan estimasi Dinas Lingkungan Hidup, biaya pengiriman sampah ke luar daerah bahkan diperkirakan mencapai lebih dari Rp25 miliar per tahun. Beban ini dinilai terlalu berat bagi Kabupaten Serang yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.
Azwar Anas menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang saat ini berada di kisaran Rp1,2 triliun hingga Rp1,3 triliun. Dengan kondisi tersebut, pembiayaan mahal untuk pengelolaan sampah dinilai tidak sebanding.
“PAD kita kecil. Kita tidak mungkin terus menghabiskan anggaran besar hanya untuk membuang sampah,” tegasnya.
Ia membandingkan dengan daerah yang memiliki PAD besar. Daerah dengan kemampuan fiskal kuat mungkin mampu menanggung biaya tinggi. Namun, Kabupaten Serang harus lebih realistis dan mengedepankan efisiensi.
DPRD berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Pembangunan TPA regional atau pengadaan depo sampah di tingkat kecamatan dinilai sebagai solusi yang lebih masuk akal dan berkelanjutan.
Azwar Anas menegaskan bahwa persoalan sampah bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan pembangunan daerah. Jika tidak segera ditangani, biaya pengelolaan sampah dikhawatirkan akan menggerus anggaran untuk sektor lain.
“Kita harus ambil keputusan sekarang. Jangan sampai APBD habis hanya untuk urusan sampah,” pungkasnya.
