Ulama di Garis Depan Sejarah: Jejak Berani KH Ahmad Aminudin Ibrahim Melahirkan Provinsi Banten
KH Ahmad Aminudin Ibrahim, pendiri Pondok Pesantren Darul Iman Pandeglang, dikenal sebagai ulama yang menyampaikan langsung aspirasi pembentukan Provinsi Banten kepada Presiden BJ Habibie pada 5 Februari 1998.KILAS BANTEN – Sejarah berdirinya Provinsi Banten tidak lahir dalam waktu singkat. Proses panjang itu melibatkan banyak tokoh masyarakat, pemuda, dan ulama. Salah satu nama yang memiliki peran penting namun jarang disorot adalah KH Ahmad Aminudin Ibrahim. Ulama kharismatik asal Pandeglang ini tercatat berani menyampaikan aspirasi rakyat Banten secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia pada masa transisi politik nasional.
Provinsi Banten resmi berdiri pada 4 Oktober 2000. Artinya, wilayah yang berada di ujung barat Pulau Jawa ini telah melewati perjalanan panjang hingga akhirnya memiliki pemerintahan sendiri. Sebelum itu, Banten selama puluhan tahun berstatus sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut memunculkan kegelisahan di kalangan masyarakat yang menilai Banten memiliki identitas sejarah, budaya, dan sosial yang berbeda.
Aspirasi pembentukan Provinsi Banten sebenarnya sudah muncul sejak awal kemerdekaan. Pada dekade 1950-an, tuntutan itu mulai disuarakan secara terbuka. Tokoh muda Uwes Qorny tampil sebagai pelopor. Ia bersama sejumlah aktivis mendorong pemerintah pusat agar memberikan status provinsi kepada Banten. Namun, situasi politik saat itu belum berpihak. Upaya tersebut kandas tanpa hasil.
Perjuangan kembali menguat pada tahun 1963. Sejumlah tokoh seperti Sochari Chatib dan Ayip Zuchri memimpin gerakan, didukung Gogo Sandjadiredja dan para pemuda Banten. Mereka menempuh jalur administratif dan politik untuk memisahkan Banten dari Jawa Barat. Meski sempat mendapat perhatian, gelombang ini kembali terhenti.
Momentum baru muncul pada era reformasi 1998. Perubahan iklim politik nasional membuka ruang bagi daerah untuk menyuarakan aspirasi secara lebih terbuka. Tokoh-tokoh Banten seperti Uwes Qorny, Mochtar Mandala, KH Embay Mulya Syarief, Soerjadi Soedirja, Hariri Hady, Matin Syarkowi, dan lainnya kembali mengonsolidasikan kekuatan.
Sehari setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, tepatnya 20 Mei 1998, ribuan warga Banten mendatangi Gedung DPR/MPR di Senayan. Aksi tersebut dipimpin KH Embay Mulya Syarief bersama tokoh-tokoh muda. Mereka menyatakan dukungan kepada BJ Habibie sebagai Presiden RI sekaligus menyuarakan harapan agar Banten menjadi provinsi.
Di tengah dinamika itu, peran KH Ahmad Aminudin Ibrahim menjadi sangat krusial. Pada Jumat, 5 Februari 1998, Presiden BJ Habibie melakukan kunjungan ke Banten dan singgah di Pondok Pesantren Darul Iman, Kadu Pandak, Banjar, Pandeglang. Pesantren tersebut diasuh KH Ahmad Aminudin Ibrahim, ulama yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, KH Ahmad Aminudin Ibrahim secara langsung mengusulkan agar wilayah eks Keresidenan Banten ditingkatkan statusnya menjadi provinsi. Usulan itu disampaikan secara terbuka dan lugas di hadapan Presiden. BJ Habibie merespons dengan positif. Ia menyatakan tidak keberatan, namun menegaskan bahwa pembentukan provinsi harus mengikuti mekanisme konstitusional.
Pernyataan Presiden tersebut menjadi titik balik perjuangan Banten. Proses politik kemudian berjalan di tingkat nasional hingga akhirnya Provinsi Banten resmi berdiri pada tahun 2000.
Menjelang peringatan Haul ke-10 Muassis atau Pendiri Pondok Pesantren Darul Iman, KH Ahmad Aminudin Ibrahim pada Minggu, 14 Desember 2025, masyarakat Banten kembali mengenang jasa-jasanya. KH Aminudin tidak hanya dikenal sebagai pendidik pesantren, tetapi juga sebagai ulama yang turut menentukan arah sejarah daerahnya.
Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa konsistensi perjuangan masyarakat, pemuda, dan ulama menjadi fondasi utama lahirnya Provinsi Banten. Peran KH Ahmad Aminudin Ibrahim menegaskan bahwa suara pesantren memiliki kontribusi nyata dalam membentuk masa depan dan identitas Banten.
