KILAS BANTEN – Rakernas APDESI Merah Putih yang digelar di Kota Serang menjadi momentum penting untuk memperkuat pembangunan dan kemandirian ekonomi desa. Dalam forum yang dihadiri ratusan kepala desa dari berbagai daerah itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk terus berkolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
Pernyataan tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Rapat Kerja Nasional APDESI Merah Putih yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Serang.
Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan pengukuhan Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih, Johan Arifin Muba. Selain para kepala desa, acara tersebut turut melibatkan organisasi Pemuda Pancasila yang berkolaborasi dalam pelaksanaan rakernas di Provinsi Banten.
Dalam keterangannya, Andra Soni mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, APDESI Merah Putih memiliki visi yang sejalan dengan Pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan pembangunan yang dimulai dari desa. Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan desa sebagai fondasi pembangunan nasional.
Andra menjelaskan bahwa Pemprov Banten telah menjalankan sejumlah program yang mendukung penguatan ekonomi pedesaan. Salah satunya melalui penataan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga ketahanan pangan.
“Kami sudah melakukan penataan jalur irigasi sebagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan dari desa. Hasilnya, alhamdulillah produksi pertanian kita cukup baik,” kata Andra Soni, Jumat, 12 Juni 2026.
Ia juga menyambut positif sejumlah gagasan yang diusulkan APDESI Merah Putih bersama Pemuda Pancasila. Program pembangunan kandang ayam di setiap desa dan digitalisasi desa dinilai berpotensi memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saya yakin program-program itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama dari desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andra berharap Rakernas APDESI Merah Putih mampu menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan dapat menjadi dasar penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan desa bukan sekadar program pemerintah, melainkan sebuah kewajiban yang harus dijalankan secara konsisten.
“Desa harus diurus karena itu merupakan wajah negeri kita,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih Johan Arifin Muba mengungkapkan bahwa organisasinya tengah menyiapkan berbagai program ekonomi kerakyatan yang berbasis desa. Salah satu program yang menjadi fokus adalah pembentukan koperasi di setiap kabupaten.
Johan menjelaskan konsep yang ditawarkan mencakup pembangunan dua koperasi di setiap desa dan lima koperasi di setiap kelurahan. Program tersebut, kata dia, dirancang tanpa mengandalkan pembiayaan dari APBD maupun APBN.
Selain koperasi, APDESI Merah Putih juga telah menjalankan program satu desa satu kandang ayam. Program tersebut saat ini sudah berjalan di Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang.
Program serupa juga sedang dikembangkan di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang. Bahkan, kandang ayam yang dibangun di wilayah tersebut direncanakan akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Johan, pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terkait pengembangan program tersebut.
“Kami selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan ATR/BPN terkait rencana itu. Kami meyakini, dengan program itu ekonomi kerakyatan akan tumbuh,” katanya.
Dalam Rakernas tersebut, APDESI Merah Putih juga menyiapkan sejumlah rekomendasi strategis untuk pemerintah. Salah satunya adalah usulan pemberian lahan Hak Guna Usaha (HGU) kepada pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun koperasi desa.
Selain itu, organisasi tersebut juga mengusulkan agar program cetak sawah dapat langsung dikelola pemerintah desa sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat desa.
Ketua APDESI Merah Putih Anwar Sadat menilai berbagai program tersebut menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian desa di tengah kebijakan penyesuaian dan realokasi anggaran pemerintah.
Ia berharap seluruh pemerintah desa di Indonesia yang jumlahnya mencapai 75.265 desa di 37 provinsi dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional. Menurutnya, desa harus tetap memiliki kedaulatan dan peran strategis karena kemajuan bangsa tidak bisa dipisahkan dari kemajuan desa.
“Harapannya Pemdes yang jumlahnya mencapai 75.265 di 37 provinsi itu bisa mendominasi perekonomian nasional. Maka dari itu desa tidak boleh dihilangkan kedaulatan dan perannya, karena yang bisa merepresentasikan kemajuan bangsa adalah desa,” jelasnya.***
