KILAS BANTEN – Pemerintah Provinsi Banten bergerak cepat merespons masih rendahnya capaian pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Gubernur Banten Andra Soni langsung mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang.
Langkah tersebut dilakukan setelah BPS RI mengungkapkan bahwa progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Banten masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini dinilai membutuhkan kerja sama yang lebih kuat agar target pendataan dapat segera tercapai.
Rakorda dipimpin langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi. Pertemuan itu menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi.
Andra Soni menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan di masa mendatang. Karena itu, pelaksanaannya membutuhkan dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga pemerintah desa dan kelurahan.
Menurut Andra, sensus ekonomi tidak hanya sebatas mendata pelaku usaha. Pendataan ini juga bertujuan memberikan gambaran utuh mengenai kondisi perekonomian daerah, perkembangan dunia usaha, potensi berbagai sektor ekonomi, serta perubahan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Sensus Ekonomi merupakan upaya bersama untuk menghadirkan gambaran yang utuh mengenai kondisi perekonomian, perkembangan dunia usaha, potensi sektor-sektor ekonomi, serta berbagai perubahan yang terjadi dalam aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Andra Soni, Jumat (7/8/2026).
Ia menjelaskan, data yang akurat akan menjadi dasar penting dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan. Pemerintah membutuhkan data yang lengkap agar program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan.
Menurutnya, hasil sensus akan membantu pemerintah meningkatkan investasi, memperkuat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mendorong produktivitas usaha, membuka lapangan kerja baru, mengembangkan sektor ekonomi kreatif, hingga mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Dengan data yang lengkap, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendorong investasi, memperkuat UMKM, meningkatkan produktivitas, memperluas kesempatan kerja, mengembangkan ekonomi kreatif, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” katanya.
Andra juga menegaskan bahwa Rakorda menjadi momentum untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Ia meminta koordinasi antarlembaga terus diperkuat agar seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sesuai target.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi.
Ia menyebut Sensus Ekonomi merupakan general check-up perekonomian nasional. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dapat memperoleh potret menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Sonny menilai Banten memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi ekonomi terbesar ketujuh secara nasional, Banten juga menjadi penghubung utama Pulau Jawa dan Sumatera serta menempati peringkat keempat dalam realisasi investasi nasional.
Meski memiliki potensi besar, ia mengingatkan bahwa capaian pendataan di Banten masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional.
“Progres pendataan SE2026 di Provinsi Banten masih berada di bawah capaian nasional dan memerlukan perhatian serta upaya bersama,” ujarnya.
Untuk mengejar target tersebut, BPS RI meminta dukungan aktif pemerintah daerah di seluruh tingkatan. Dukungan itu mencakup pemberian akses bagi petugas sensus ke kawasan industri, kompleks perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, hingga perusahaan-perusahaan besar yang belum memberikan respons terhadap proses pendataan.
BPS menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah akan memiliki landasan yang lebih kuat dalam menyusun kebijakan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, menarik investasi, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.
Rakorda tersebut juga dihadiri Kepala BPS Provinsi Banten Yusniar Juliana, Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan, jajaran pimpinan tinggi BPS RI, Kepala BPS kabupaten dan kota se-Banten, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.***
