Anas menjelaskan, dalam postur tambahan anggaran terdapat beberapa program yang akhirnya dihentikan atau dialihkan. Salah satunya adalah rencana pembelian lahan di Bojong Menteng senilai Rp14 miliar. Program tersebut diputuskan untuk dibatalkan dan akan dibahas kembali pada anggaran perubahan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, dana sebesar Rp10 miliar dialokasikan untuk pekerjaan cut and fill gedung DPRD dan gedung Bupati. Sementara sekitar Rp4 miliar lainnya diarahkan untuk pengadaan peralatan penanganan banjir, seperti pompa penyedot air dan ekskavator amfibi.
Terkait rencana pembangunan sarana dan prasarana pondok pesantren, Anas menyebut DPRD masih menunggu penjelasan rinci dari DPUPR. Komisi IV meminta data lengkap agar program tersebut dapat dikaji sesuai aturan dan kebutuhan riil.
“Untuk pesantren, rinciannya belum disampaikan. Kami minta data yang detail,” ucapnya.
Anas menambahkan, sisa tambahan anggaran akan digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur pasca banjir. Fokus utama diarahkan pada perawatan jalan dan kegiatan rutin yang sebelumnya memiliki alokasi terbatas.
“Sisanya untuk pemeliharaan dan rutinitas jalan. Banyak ruas jalan rusak, sehingga dialihkan ke sana,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, membenarkan adanya penambahan anggaran di beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Namun ia menegaskan, penambahan tersebut tidak tepat jika disebut sebagai anggaran siluman.
“Terlalu ekstrem kalau disebut anggaran siluman. Ini lebih pada program pembangunan yang belum dikonfirmasikan ke DPRD,” kata Ulum.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
