Anggaran Rp9 Miliar Mengalir, DPRD Kabupaten Serang Bongkar Fakta Ribuan Lampu Jalan Mati
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Joko Santoso, saat memberikan keterangan terkait persoalan penerangan jalan umum di Gedung DPRD Kabupaten Serang.KILAS BANTEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang menyoroti persoalan serius terkait penerangan jalan umum atau PJU. Meski pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran besar pada tahun 2025, kondisi di lapangan dinilai belum mencerminkan hasil yang optimal. Ribuan lampu jalan dilaporkan tidak berfungsi, sementara kebutuhan penerangan di sejumlah wilayah masih tinggi.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang dari Fraksi PDI Perjuangan, Joko Santoso.
Ia menilai program PJU masih menyisakan pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Kabupaten Serang, terutama dalam aspek pemeliharaan.
Joko mengungkapkan, pada tahun anggaran 2025 pemerintah daerah mengalokasikan dana sekitar Rp9 miliar untuk pemasangan PJU baru. Anggaran tersebut ditargetkan untuk pembangunan sekitar 550 titik di berbagai kecamatan. Namun, menurutnya, jumlah itu belum sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Kalau bicara kebutuhan PJU, faktanya masih sangat banyak. Terutama di desa-desa yang jalannya sudah menjadi jalan umum. Anggaran Rp9 miliar untuk 550 titik itu jelas belum cukup,” kata Joko, Minggu, 21 Desember 2025.
Ia menjelaskan, persoalan PJU tidak hanya berkaitan dengan penambahan titik baru. Masalah yang lebih mendesak justru terletak pada kondisi lampu jalan yang sudah terpasang, tetapi tidak berfungsi. Di banyak lokasi, tiang dan jaringan listrik tersedia, namun lampu dalam kondisi mati.
“Keluhan warga itu bukan hanya minta dipasang baru. Banyak lampu yang sudah ada, tapi mati. Ini yang sering dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan hasil pembahasan terakhir di DPRD, Joko menyebut jumlah PJU yang tidak berfungsi di seluruh Kabupaten Serang mencapai sekitar 2.000 titik. Angka tersebut dinilai cukup memprihatinkan, mengingat tujuan utama pemasangan PJU adalah memberikan penerangan dan rasa aman bagi pengguna jalan.
“Jangan sampai kita hanya fokus pasang PJU baru, tapi yang lama dibiarkan mati. Kesannya hanya mengejar jumlah pemasangan, padahal target utamanya jalan harus terang,” tegasnya.
Kondisi tersebut mendorong Komisi IV DPRD bersama Badan Anggaran untuk meminta pemerintah daerah lebih serius mengalokasikan anggaran pemeliharaan PJU.
Menurut Joko, keseimbangan antara pembangunan baru dan perawatan menjadi kunci agar program PJU benar-benar bermanfaat.
“Pemeliharaan itu sangat penting. Jangan sampai yang depan terang, tapi yang belakang mati lagi. Ini harus selaras. Tujuannya menerangi jalan, bukan sekadar mendirikan tiang,” katanya.
Joko menyampaikan, dorongan penguatan anggaran pemeliharaan sudah disampaikan dalam forum pembahasan anggaran. Bahkan, DPRD secara khusus meminta agar persoalan ribuan lampu mati masuk dalam prioritas penanganan pemerintah daerah.
Ia menambahkan, langkah DPRD tersebut sejalan dengan perhatian kepala daerah.
Menurut Joko, Bupati Serang sebelumnya telah meninjau langsung kondisi PJU yang mati di lapangan dan meminta data rinci sebagai dasar perbaikan.
“Kalau saya baca di media, bupati juga sudah turun langsung. Artinya ini sebetulnya sejalan. Kita sama-sama ingin PJU benar-benar berfungsi,” ujarnya.
Terkait total kebutuhan PJU di Kabupaten Serang, Joko mengakui belum ada angka pasti. Ia menyebut kebutuhan PJU bersifat dinamis seiring perkembangan wilayah. Pertumbuhan permukiman baru otomatis memunculkan jalan akses baru yang juga memerlukan penerangan.
“PJU ini berkembang terus. Saat ada permukiman baru, otomatis muncul jalan akses baru. Itu bukan tanggung jawab pengembang di luar kawasan, tapi menjadi kewajiban pemerintah daerah,” jelasnya.
Karena itu, Joko menekankan pentingnya data yang akurat dan perencanaan jangka panjang. Dengan basis data yang jelas, pemerintah daerah dapat menentukan skala prioritas antara pemasangan PJU baru dan pemeliharaan lampu yang sudah ada.
Ia berharap anggaran PJU yang telah dialokasikan dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Menurutnya, penerangan jalan memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan dan aktivitas warga pada malam hari.
“Kalau jalannya terang, masyarakat merasa aman. Itu tujuan utama PJU. Jangan sampai anggarannya besar, tapi manfaatnya tidak dirasakan secara optimal oleh warga,” tutup Joko.
