Aktivis PMII dan DEMA IAIN Bone menggelar aksi di DPRD Bone, menuntut evaluasi fasilitas SPPG dalam program MBG
“Verifikasi harus ketat sejak awal. Jangan menunggu sorotan publik baru dilakukan evaluasi. Ini menjadi catatan serius agar tidak terulang,” katanya.
Penghentian SPPG Macege juga menjadi alarm bagi pelaksanaan program MBG di Kabupaten Bone secara keseluruhan. Program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat dinilai tidak boleh mengabaikan aspek teknis, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan.
PMII Bone menilai kelalaian dalam penyediaan IPAL berpotensi menimbulkan dampak serius. Limbah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan warga sekitar. Karena itu, setiap fasilitas wajib memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG yang telah beroperasi. Mereka juga meminta pengawasan diperketat agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Menurut PMII, evaluasi ini penting untuk menjaga kualitas dan kredibilitas program MBG sebagai salah satu kebijakan strategis di bidang kesehatan masyarakat. Tanpa pengawasan yang kuat, program berisiko tidak berjalan sesuai tujuan.
Mahasiswa juga menegaskan akan terus mengawal kebijakan publik. Mereka menilai peran mahasiswa sebagai kontrol sosial sangat penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas program pemerintah.
“Jika tidak ada aksi mahasiswa, mungkin persoalan ini tidak akan terungkap cepat. Kami akan terus menjadi garda kontrol agar program publik tidak dijalankan tanpa kesiapan standar,” tegas Zulkifli.
