KILAS BANTEN – Pj Walikota Serang, Nanang Saefudin, bersama jajaran pemerintah Kota Serang menghadiri rapat paripurna di DPRD Kota Serang.
Rapat tersebut membahas pandangan umum dari sembilan fraksi atas Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Nanang menjelaskan meskipun pandangan fraksi-fraksi tidak disampaikan secara lisan, tetapi mereka menyerahkannya langsung.
“Tadi saya membaca cepat. Ini masih pembicaraan awal, nantinya akan ada jawaban resmi dari Walikota,” ujarnya.
Ia menyebut, secara umum, pandangan fraksi-fraksi DPRD mengapresiasi berbagai sektor seperti pendidikan yang sudah dialokasikan 20%, kesehatan 10%, serta infrastruktur.
Namun, diskusi baru berada di tahap pertama dan akan berlanjut dengan pembahasan lebih mendalam.
Menurut Nanang, hal yang lebih penting adalah pembahasan lebih lanjut antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar).
Saat ini, APBD baru mencapai tahap awal pembicaraan, dan Kota Serang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan kemandirian fiskal Kota Serang masih rendah, yaitu hanya sekitar 20% atau setara dengan Rp 300 miliar.
Sisanya, 80%, masih mengandalkan dana transfer dari pusat. Karena itu, upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terus dioptimalkan.
Nanang juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan untuk menegaskan kepada para camat dan lurah agar lebih mengoptimalkan kewenangan, terutama dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
Hal ini, dikatakan Nanang bertujuan untuk meningkatkan sektor pendapatan daerah.
Selain itu, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Perindagkop, Dishub, dan Disparpora juga diminta untuk berperan aktif dalam menggenjot pendapatan daerah.
Bapenda pun diberi tugas sebagai koordinator dalam pengelolaan sektor-sektor ini.
Ketika ditanya mengenai ketergantungan Kota Serang pada dana transfer pusat, Nanang menyatakan pihaknya akan mengambil langkah aktif untuk berkoordinasi dengan Kementerian terkait.
Ia berharap OPD bisa menjalin lebih banyak komunikasi dengan pemerintah pusat agar program dan kegiatan bisa dialokasikan ke tingkat Kabupaten/Kota.
“Insya Allah, kami akan berupaya lebih aktif berkomunikasi dengan kementerian di bawah kabinet baru Presiden,” tutup Nanang.
