Dalam aksinya, PMII mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk lebih responsif terhadap kondisi nyata di masyarakat. Mereka meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga turun langsung ke lapangan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemerintah harus melek. Kami ini organisasi advokasi yang turun langsung ke masyarakat dan memiliki data valid. Seharusnya ini bisa diakomodasi,” tegasnya.
Winah menekankan bahwa PMII tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi. Namun, menurutnya, berbagai masukan tersebut belum ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah.
“Kami tidak berhenti di sini. Kami akan terus mengadvokasi dan membuka fakta ke publik bahwa masalah ini nyata dan belum terselesaikan,” ujarnya.
PMII memastikan akan terus mengawal isu putus sekolah, kondisi infrastruktur pendidikan, hingga praktik ketenagakerjaan yang dinilai merugikan masyarakat. Aksi May Day 2026 ini menjadi pengingat bahwa persoalan buruh dan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Melalui aksi ini, PMII berharap ada perubahan nyata dan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat. Mereka menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut hingga ada solusi konkret di lapangan.***
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Sumber Berita: KILASBANTEN.COM
