Isu pemerataan pendidikan turut menjadi sorotan. Mahasiswa meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah. Mereka juga mendorong langkah konkret untuk menekan angka anak putus sekolah yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
Selain itu, mahasiswa menyinggung penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Mahasiswa. Mereka meminta evaluasi menyeluruh agar bantuan tersebut tepat sasaran. Mereka juga mendesak pemerintah memperketat izin pendirian sekolah swasta demi menjaga kualitas pendidikan.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Di sektor ketenagakerjaan, mahasiswa mengangkat tingginya angka pengangguran di Banten. Mereka meminta pemerintah daerah mengambil langkah nyata dan terukur untuk mengatasi persoalan tersebut.
Mahasiswa juga menyoroti kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten. Mereka meminta instansi tersebut bekerja lebih optimal dalam membuka lapangan kerja dan melindungi tenaga kerja.
Praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen tenaga kerja turut menjadi perhatian. Mahasiswa mendesak pemerintah bertindak tegas untuk memberantas praktik tersebut. Mereka juga menuntut peningkatan kesejahteraan buruh melalui upah layak dan jaminan sosial yang memadai.
Koordinator lapangan aksi, M Farhan Dwiko, dalam orasinya menyampaikan kritik terhadap kondisi yang ia sebut sebagai ironi. Ia menilai sektor pendidikan sering kali terpinggirkan oleh kepentingan politik.
“Sungguh ironis ketika pendidikan selalu dikesampingkan oleh kepentingan politik. Akibatnya, masyarakat tidak mendapatkan kesejahteraan. Ditambah lagi banyaknya PHK dan kurangnya jaminan keselamatan, membuat pekerja tidak mendapatkan haknya dengan baik,” ujar Farhan, dalam keterangannya, Sabtu, 2 Mei 2026.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Sumber Berita: KILASBANTEN.COM
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
