“PTKIN perlu memastikan sistem akademiknya mampu membaca dan mengakui kompetensi mahasiswa secara utuh,” kata Sahiron.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Selain RPL, kebijakan UKT menjadi perhatian serius forum. Sahiron menegaskan, penetapan UKT harus berlandaskan prinsip keadilan sosial. Kondisi riil mahasiswa, terutama latar belakang sosial ekonomi, harus menjadi pertimbangan utama dalam penentuan biaya kuliah.
Menurut dia, kebijakan UKT tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan institusi. Di sisi lain, keberlanjutan perguruan tinggi juga perlu dijaga agar kualitas layanan pendidikan tetap optimal.
“Pendekatan keadilan sosial dan keberlanjutan institusi harus berjalan seimbang,” ujarnya.
Ketua Forum Rektor PTKIN, Prof Dr TGH Masnun Tahir MAg, mengatakan forum juga membahas penguatan sumber daya manusia PTKIN. Pembahasan mencakup peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan sebagai pilar utama mutu pendidikan.
Pada aspek dosen, Masnun menegaskan kembali pentingnya kompetensi dasar, termasuk kemampuan membaca Al Quran. Selain penguasaan keilmuan, nilai dan identitas keislaman dinilai tetap menjadi pembeda utama PTKIN dibandingkan perguruan tinggi lain.
“Identitas keislaman harus hadir dalam proses pembelajaran dan budaya akademik,” kata Masnun.
Sementara itu, tenaga kependidikan diarahkan untuk memiliki keterampilan profesional yang relevan dengan tata kelola perguruan tinggi modern. Penguasaan aspek teknis dan nonteknis, termasuk layanan akademik berbasis digital, dinilai semakin penting.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya
