KILAS BANTEN – Suasana Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, semakin memanas menjelang penentuan mekanisme pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Perdebatan mengenai penggunaan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) atau pemungutan suara (voting) menjadi salah satu agenda yang paling menyita perhatian peserta.
Di tengah dinamika tersebut, calon Ketua Umum PBNU, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, mengungkap adanya dugaan intimidasi, tekanan, hingga kekerasan yang disebut dialami sejumlah peserta muktamar. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan pada akhir pekan, ketika proses sidang masih berlangsung.
Menurut Gus Salam, seluruh peserta yang berasal dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), hingga perwakilan PCNU luar negeri seharusnya dapat mengikuti seluruh tahapan muktamar dalam suasana aman, bebas, dan kondusif. Namun, ia mengklaim kondisi di lapangan justru menunjukkan adanya tekanan terhadap sebagian muktamirin.
“Akibat tekanan konflik tajam PBNU di daerah Muktamar, terdapat intimidasi struktural atas nama kuasa PBNU, kepanitiaan dan atau pejabat negara terjadi masif di Muktamar,” kata Gus Salam, Minggu (30/8/2026).
Selain dugaan intimidasi, Gus Salam juga menyoroti isu karantina terhadap sejumlah peserta. Menurutnya, tindakan tersebut dilakukan secara berlebihan dan berdampak pada kondisi psikologis para muktamirin.
Ia menyebut berbagai upaya yang dilakukan selama proses karantina meninggalkan luka batin, memicu trauma, dan menjadi beban mental bagi sebagian peserta. Menurut pengakuannya, kondisi itu juga diketahui oleh sejumlah masyayikh yang mengikuti jalannya muktamar.
Gus Salam mengaku menerima banyak laporan dan keluhan dari para kiai serta masyayikh mengenai situasi yang berkembang selama forum berlangsung. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu jalannya forum permusyawaratan tertinggi organisasi.
Dalam kesempatan itu, Gus Salam kembali menegaskan bahwa pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU merupakan amanah dari para masyayikh dan kiai sepuh. Ia menyatakan ikhtiarnya bertujuan mengembalikan marwah Nahdlatul Ulama, memperkuat persatuan ulama, serta membangun rekonsiliasi di lingkungan organisasi.
“Saya Abdussalam Shohib dalam muktamar ini tidak hanya diperintah masyayikh, kiai sepuh NU pesantren untuk berikhtiar menjadi pemimpin PBNU dengan cara santun dan beradab, juga berbenah untuk misi mengembalikan marwah NU, ulama serta melakukan rekonsiliasi total dalam khidmah berjamaah NU dan ber-NKRI,” ujarnya.
Tak hanya itu, Gus Salam juga mengungkap adanya dugaan kekerasan fisik terhadap seorang pengurus PCNU. Ia menyebut korban diduga menjadi sasaran pemukulan oleh oknum dari salah satu PWNU dan kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Jombang.
Menurutnya, dugaan kekerasan terjadi karena korban disebut tidak mengikuti arahan untuk mendukung mekanisme Ahwa dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU.
Korban, lanjut Gus Salam, telah menjalani pemeriksaan medis serta visum sebagai bagian dari proses hukum. Ia menilai insiden tersebut sangat memprihatinkan karena terjadi di tengah pelaksanaan muktamar yang seharusnya menjadi forum musyawarah penuh keteduhan.
Saat dimintai penjelasan lebih lanjut, Gus Salam menyebut korban diduga mengalami pukulan pada bagian wajah sebelah kiri. Namun, ia belum bersedia membuka identitas korban maupun pihak yang diduga terlibat dengan alasan proses hukum masih berlangsung.
Ia menambahkan, hingga saat ini pihaknya baru menerima satu laporan dugaan kekerasan fisik. Meski demikian, ia mengklaim dugaan tekanan terhadap peserta, termasuk isu karantina, dirasakan oleh cukup banyak muktamirin selama pelaksanaan Muktamar NU ke-35.
Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Jombang AKP Magribi Saputra mengatakan pihaknya masih melakukan pengecekan terhadap informasi mengenai laporan dugaan pemukulan tersebut.
“Saya cek dulu, Pak,” ujar Magribi saat dikonfirmasi.
Hingga berita ini ditulis, kepolisian masih memverifikasi laporan yang disebut telah diterima. Aparat belum menyampaikan hasil pemeriksaan maupun menetapkan pihak yang diduga bertanggung jawab. Karena itu, seluruh tuduhan yang disampaikan masih berstatus dugaan dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari kepolisian.***
