KILAS BANTEN – Pemerintah Kabupaten Serang langsung menekan pedal gas di awal 2026. Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2026. Penyerahan ini menjadi tanda dimulainya agenda kerja cepat dan terukur sejak hari pertama tahun anggaran berjalan.
Dalam arahannya, Bupati Ratu Rachmatuzakiyah menegaskan tidak ada lagi ruang bagi perangkat daerah untuk bekerja lambat. Ia langsung menetapkan target 100 hari kerja sebagai fondasi awal untuk mewujudkan visi besar Serang Bahagia. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta bergerak serempak dan fokus pada hasil.
Bupati menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2026 mencapai Rp3,3 triliun. Anggaran tersebut, menurutnya, adalah amanah masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan berintegritas. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah harus kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang nyata.
Ratu Zakiyah menjelaskan, kebijakan anggaran difokuskan pada mandatory spending. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas utama. Ketiga sektor ini dinilai krusial untuk memastikan standar pelayanan minimal dapat dirasakan secara merata oleh seluruh warga Kabupaten Serang. Ia menekankan pentingnya efektivitas program, bukan sekadar penyerapan anggaran.
Selain fokus pada sektor dasar, Pemerintah Kabupaten Serang terus mendorong transformasi digital. Salah satu langkah konkret adalah penerapan aplikasi Sistem Informasi Berbasis Online dan Sistem Terpadu (SIBOSS). Aplikasi ini dirancang untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Saya minta seluruh kepala perangkat daerah konsisten menggunakan SIBOSS. Ini bukan hanya soal aplikasi, tetapi harus menjadi budaya kerja baru agar pengelolaan keuangan semakin profesional dan terbuka,” kata Ratu Rachmatuzakiyah di Aula TB Suwandi, Sekretariat Daerah Kabupaten Serang, Selasa, 13 Januari 2026.
Bupati juga menegaskan bahwa awal tahun bukan waktu untuk penyesuaian yang berlarut-larut. Ia meminta seluruh OPD langsung bekerja menjalankan program prioritas. Hasilnya harus bisa dirasakan masyarakat dalam waktu singkat.
“Tahun 2026 bukan waktu pemanasan. Kita harus langsung berlari. Pelayanan publik tidak boleh tertunda hanya karena persoalan administrasi,” ujarnya.
Target 100 hari kerja diarahkan pada program quick wins. Program ini difokuskan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan dasar, penanganan lingkungan, hingga respons cepat terhadap keluhan warga menjadi perhatian utama. Dalam konteks ini, Bupati menekankan pentingnya menghilangkan ego sektoral antar-OPD.
Menurutnya, persoalan strategis seperti pengelolaan sampah dan percepatan layanan publik tidak bisa diselesaikan secara parsial. Kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi kunci. Ia juga meminta pejabat eselon III memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang bersifat mendesak sudah berjalan sejak Januari.
Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kabupaten Serang diminta menyiapkan dashboard evaluasi kinerja. Sistem ini akan memantau progres program OPD secara real time. Dengan begitu, hambatan bisa segera terdeteksi dan diselesaikan lebih cepat.
Pada kesempatan yang sama, seluruh kepala perangkat daerah menandatangani pakta integritas. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama untuk menjunjung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.
Ratu Zakiyah mengingatkan bahwa birokrasi saat ini bekerja di tengah keterbukaan informasi publik. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah mudah dipantau masyarakat. Karena itu, ia mendorong terciptanya komunikasi yang sehat, terbuka, dan demokratis di internal pemerintahan.
“Kita adalah pelayan masyarakat. Kita digaji oleh rakyat. Saya ingin seluruh jajaran menjadi satu tim yang solid untuk mewujudkan Kabupaten Serang Bahagia tanpa hambatan komunikasi,” katanya.
Di akhir sambutan, Bupati menegaskan sikap tegas terhadap praktik korupsi. Ia meminta seluruh jajaran patuh pada aturan dan menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, pemerintahan yang bersih dan fokus pada pelayanan akan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Roda pemerintahan harus bergerak untuk masyarakat. Jika pelayanan berjalan baik, Serang yang bahagia bukan sekadar slogan,” pungkas Ratu Rachmatuzakiyah.
