“Anak diejek teman karena tidak jajan. Mereka diolok-olok, dibully, akhirnya mentalnya jatuh dan malu untuk sekolah,” ungkapnya.
Ketiga, adalah faktor pola pikir orang tua yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pendidikan, sehingga anak usia produktif malah didorong untuk bekerja.
Untuk memutus siklus tersebut, skema bantuan dirancang tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga mengembalikan martabat dan kepercayaan diri siswa.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Anggaran sebesar Rp16 miliar yang dialokasikan pada tahun 2026 akan fokus pada penyediaan seragam jadi.
Sementara uang saku Rp500.000 per bulan untuk setiap siswa sasaran sedang diupayakan melalui dana CSR perbankan.
“Kami mengusulkan minimal Rp500.000 per bulan. Tapi ini tergantung ketersediaan dana CSR nanti,” jelas Suherman.
Bantuan ini tidak akan diberikan secara acak. Prioritas utama adalah siswa dari keluarga kurang mampu yang bersekolah di lembaga pendidikan (baik negeri maupun swasta) dengan akreditasi C.
“Logikanya, sekolah dengan akreditasi A seperti sekolah-sekolah besar itu sudah mapan. Justru yang akreditasinya C ini yang paling butuh uluran tangan, karena siswanya mayoritas dari keluarga kurang mampu,” terangnya.
Untuk memastikan akurasi, data penerima akan diverifikasi secara ketat, menggabungkan data dari Dinas Sosial (Dinsos) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan data riil yang diajukan oleh pihak sekolah.
“Data dari sekolah kami verifikasi, baru dilaporkan ke Wali Kota. Ini untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar sampai ke anak yang membutuhkan, bukan untuk yang lain,” tutupnya.***
Halaman : 1 2
