Demokrasi Kian Terhimpit, Alissa Wahid Jadikan Haul Gus Dur ke-16 Panggung Seruan Kedaulatan Rakyat
Alissa Wahid menyampaikan pandangan tentang kondisi demokrasi nasional menjelang Haul ke-16 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 Desember 2025Ketua Panitia Haul Gus Dur ke-16, Alissa Wahid, menjelaskan bahwa tema itu merupakan ikhtiar keluarga untuk menghadirkan kembali keteladanan Gus Dur dalam menjaga demokrasi dan supremasi sipil. Menurutnya, nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur tetap relevan dan semakin mendesak untuk dihidupkan kembali di tengah situasi bangsa saat ini.
“Gus Dur sepanjang hidupnya memperjuangkan kedaulatan rakyat dan supremasi sipil. Beliau selalu mengajarkan bahwa setiap kebijakan harus berangkat dari rakyat, dikelola bersama rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat,” ujar Alissa Wahid, Minggu, 21 Desember 2025.
Alissa menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki martabat, hak, potensi, dan aspirasi yang harus dihormati. Negara, kata dia, seharusnya menjadikan seluruh aspek tersebut sebagai tujuan akhir dalam setiap kebijakan publik. Cita-cita kemerdekaan Indonesia tidak lain adalah menghadirkan keadilan, kemakmuran, dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat.
Dalam konteks demokrasi, Alissa menilai makna “untuk rakyat” tidak bisa dipersempit sekadar pemberian bantuan. Rakyat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Aspirasi dan kebutuhan warga perlu menjadi dasar dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Rakyat bukan sekadar objek kebijakan. Mereka bukan hanya penerima bantuan sosial atau pelengkap penderitaan. Rakyat harus menjadi subjek utama dalam demokrasi,” tegas putri sulung mendiang Gus Dur tersebut.
Ia juga menyoroti melemahnya semangat demokrasi, baik di tingkat masyarakat maupun di kalangan penyelenggara negara dan aktor politik, termasuk partai politik. Kondisi ini disebutnya sebagai peringatan serius agar Indonesia tidak keluar dari kesepakatan demokrasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
