KILAS BANTEN – Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia (DEMA PTKIN) melontarkan kecaman keras atas dugaan intimidasi yang dialami Koordinator Pusat DEMA PTKIN setelah organisasi tersebut menyampaikan kritik terhadap proyek Food Estate, situasi Papua, serta relasi antara kekuatan politik dan kepentingan ekonomi.
Kasus ini menjadi sorotan setelah DEMA PTKIN mengunggah konten edukatif di media sosial bertajuk “Haji Isam, Food Estate, dan Ekspansi Kekuasaan di Papua”. Tak lama setelah unggahan itu beredar, organisasi mahasiswa tersebut mengaku menerima berbagai bentuk tekanan.
Menurut keterangan DEMA PTKIN, tekanan itu berupa ancaman, permintaan penghapusan konten, hingga pengiriman dokumen yang disebut sebagai laporan kepolisian kepada Koordinator Pusat DEMA PTKIN. Selain itu, pihak yang tidak dikenal juga mengirim pesan yang berisi ancaman penggunaan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) apabila konten tersebut tidak segera dihapus.
DEMA PTKIN menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Organisasi itu menegaskan bahwa mahasiswa memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun praktik kekuasaan yang berdampak pada masyarakat.
Koordinator Pusat DEMA PTKIN, M. Miftahul Rizqi, menegaskan bahwa materi yang dipublikasikan merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial yang selama ini menjadi peran penting gerakan mahasiswa.
“Kami menyampaikan kritik berdasarkan isu yang berkembang di ruang publik. Kritik bukanlah kejahatan. Jika setiap suara kritis dibalas dengan ancaman hukum dan intimidasi personal, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kebebasan mahasiswa, tetapi juga masa depan demokrasi,” kata Miftahul Rizqi dalam keterangannya, Rabu, 3 Juni 2026.
Pernyataan tersebut menunjukkan kekhawatiran mahasiswa terhadap semakin terbatasnya ruang kritik di tengah kehidupan demokrasi. DEMA PTKIN berpandangan bahwa kritik yang disampaikan secara bertanggung jawab merupakan bagian penting dari partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan kekuasaan.
Organisasi mahasiswa itu juga menyoroti fenomena penggunaan instrumen hukum untuk merespons kritik publik. Menurut mereka, pola serupa tidak hanya dialami mahasiswa, tetapi juga menimpa aktivis, akademisi, jurnalis, serta kelompok masyarakat sipil lainnya.
Sekretaris Inti Bidang Pendidikan DEMA PTKIN, Muhamad Farhan Dwiko, menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang yang melahirkan keberanian berpikir kritis dan kebebasan akademik.
“Kami menolak segala bentuk pembungkaman terhadap suara mahasiswa. Pendidikan tidak hanya berbicara tentang transfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap realitas sosial, politik, dan kebangsaan. Ketika kritik dibalas dengan ancaman dan intimidasi, maka kebebasan akademik sedang menghadapi ancaman serius,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DEMA PTKIN menyatakan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut. Organisasi itu juga membuka peluang menempuh langkah hukum terhadap pihak yang diduga melakukan intimidasi.
Selain itu, DEMA PTKIN mengajak mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga ruang demokrasi dan melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat secara damai.
Kasus ini kembali memunculkan perdebatan mengenai batas antara kritik publik dan dugaan pencemaran nama baik di ruang digital. Sejumlah kalangan menilai penggunaan instrumen hukum terhadap kritik berpotensi menimbulkan chilling effect atau efek takut yang dapat mengurangi keberanian masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik.
Bagi DEMA PTKIN, kritik bukan ancaman bagi negara. Sebaliknya, kritik merupakan elemen penting dalam memperkuat demokrasi yang sehat. Organisasi tersebut menilai demokrasi akan tumbuh lebih kuat ketika kritik diterima sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan bersama.
Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kebebasan berekspresi, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi memerlukan perlindungan yang konsisten. Kebebasan berpendapat dan hak menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga demokrasi yang terbuka, partisipatif, dan berkeadilan.***
