KILAS BANTEN – Isu intoleransi dan ekstremisme kembali menguat di ruang publik. Arus informasi digital yang tak terbendung membuat generasi muda berada pada posisi rentan. Menyikapi situasi ini, Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) mengambil langkah strategis dengan mendorong pembentukan generasi moderat berbasis karakter.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui forum kolaboratif lintas lembaga yang digelar di Hotel Le Dian, Banten, Jumat, 26 Desember 2025. Dalam kegiatan itu, PB IKA PMII menggandeng PB PMII, Yayasan Bumi Harmoni Pancasila, Rumah Moderasi Beragama UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
Forum ini menjadi ruang temu gagasan untuk merespons tantangan intoleransi, ekstremisme, dan distorsi informasi yang dinilai kian masif. Para peserta sepakat bahwa penguatan moderasi beragama tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antarlembaga dipandang sebagai kunci menghadapi persoalan yang semakin kompleks.
Sejak awal kegiatan, panitia menegaskan pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi moderasi beragama. Perguruan tinggi dinilai memiliki posisi strategis dalam membentuk pola pikir dan sikap mahasiswa. Kampus tidak hanya berfungsi sebagai ruang akademik, tetapi juga sebagai tempat penanaman nilai kebangsaan dan kemanusiaan.
Dewan Pakar PB IKA PMII, Dr. Ali Muhtarom, M.Si, menekankan bahwa karakter tidak bisa dibangun secara instan.
Menurutnya, karakter harus tumbuh dari kesadaran dan nilai yang diinternalisasi secara mendalam, bukan sekadar simbol atau jargon.
“Karakter itu harus mengakar. Tidak manipulatif dan tidak ikut arus sesaat. Di tengah disrupsi dan banjir informasi seperti sekarang, character building menjadi fondasi utama,” ujar Ali Muhtarom, yang juga menjabat Ketua Yayasan Bumi Harmoni Pancasila.
Ali menyoroti tantangan besar yang datang dari ruang digital. Informasi bergerak cepat, namun tidak selalu disertai kebenaran. Karena itu, ia menilai literasi digital harus menjadi bagian tak terpisahkan dari moderasi beragama. Sikap kritis perlu dibangun, tetapi harus diiringi kemampuan memverifikasi data.
“Kritis itu penting. Kita mengenal kritis transformatif. Tapi semua harus berbasis data yang valid. Tabayyun menjadi kunci agar kita tidak terjebak hoaks dan provokasi,” katanya.
Pandangan senada disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PB PMII, Drs. Insan Purnama, M.Si. Ia menyebut moderasi beragama sebagai benteng utama generasi muda agar tidak terjerumus ke ekstremisme maupun liberalisme yang berlebihan.
Insan menilai kelompok muda menjadi sasaran empuk penyebaran konten intoleran karena tingginya intensitas penggunaan media sosial. Tanpa bekal literasi yang memadai, generasi muda mudah kehilangan arah.
“Moderasi adalah jalan tengah. Tanpanya, generasi muda rawan terseret arus yang ekstrem. Empat pilar kebangsaan harus dipahami sebagai fondasi hidup bersama dalam keberagaman,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN SMH Banten, Salim Rosyadi, menjelaskan konsep moderasi beragama melalui pendekatan Maqashid Syariah. Ia menegaskan bahwa ajaran Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Islam tidak memaksakan hukum secara kaku. Ada konsep rukhsah yang menunjukkan perhatian terhadap kondisi manusia,” ujar Salim.
Ia memaparkan tiga prinsip utama moderasi beragama. Pertama, Hifdzun Din, yaitu menjaga agama dengan menghormati kebebasan beragama. Kedua, Hifdzun Nafs, menjaga jiwa dan martabat kemanusiaan serta membangun relasi harmonis antarumat beragama. Ketiga, Hifdzul Wathon, menjaga keutuhan dan kedaulatan negara sebagai bagian dari pengamalan nilai keagamaan.
Melalui penguatan moderasi beragama berbasis karakter, PB IKA PMII berharap lahir generasi muda yang tangguh secara ideologis, kritis dalam berpikir, dan mampu menjaga harmoni di tengah keberagaman bangsa. Upaya ini diharapkan menjadi benteng kokoh menghadapi gelombang intoleransi yang terus mengintai ruang publik.
