“Kalau 30 rumah dikalikan Rp400 juta saja, totalnya sudah Rp12 miliar. Sementara gedung perpustakaan ini dibangun dengan anggaran Rp8,6 miliar. Dari hitungan sederhana itu saja sudah terlihat jauh lebih efisien,” katanya.
Ia menegaskan, anggaran Rp8,6 miliar tersebut difokuskan untuk pembangunan fisik gedung utama perpustakaan. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Alokasi Khusus. Dukungan pemerintah pusat, kata Rahmat, menjadi bukti bahwa pembangunan literasi daerah mendapat perhatian serius.
“Bangunan fisiknya bersumber dari APBN melalui DAK. Kita patut bersyukur karena pemerintah pusat sangat mendukung pembangunan perpustakaan di daerah,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Serang turut mengambil peran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD digunakan untuk membiayai kebutuhan penunjang yang tidak tercakup dalam dana pusat.
Rahmat merinci, dukungan daerah mencakup pemadatan lahan, jasa konsultan perencanaan, serta pengadaan fasilitas tambahan seperti videotron dan sarana pendukung lainnya. Menurutnya, dukungan ini bertujuan menyempurnakan fungsi gedung agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Pemadatan lahan dari pemerintah daerah. Konsultan juga dari daerah. Fasilitas penunjang lainnya untuk kesempurnaan bangunan ini juga disiapkan oleh Pemda,” jelasnya.
Ia menilai, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun budaya literasi. Rahmat menekankan bahwa perpustakaan bukan sekadar bangunan, melainkan pusat pengembangan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
