Salah satu contoh yang disampaikan adalah tindakan terhadap pengurus cabang dan pengurus wilayah yang dinilai dilakukan tanpa prosedur organisasi yang jelas. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan lemahnya penghormatan terhadap konstitusi organisasi.
“Dalam organisasi, mekanisme harus dijalankan sesuai konstitusi. Tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan kekuasaan,” kata KH Matin.
Ia juga menyayangkan langkah tabayun atau klarifikasi yang baru dilakukan setelah persoalan berkembang luas. Sebagai A’wan PBNU, KH Matin mempertanyakan mengapa peran Mustasyar PBNU tidak dimaksimalkan sejak awal ketika konflik mulai mencuat.
ADVERTISEMENT
. Ukuran gambar 480px x 600pxSCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalau ini dianggap masalah besar, mengapa Mustasyar tidak dilibatkan sejak awal? Kalau tidak dimintai pandangan, lalu apa fungsi Mustasyar?” ujarnya.
Menurut KH Matin, penyelesaian persoalan besar di PBNU tidak cukup hanya melibatkan Rais Aam atau sejumlah Rais Syuriyah.
Ia menilai pendekatan kolektif dan kultural, seperti sowan atau mengundang para Mustasyar untuk bermusyawarah, justru lebih sesuai dengan tradisi NU dan berpotensi diterima semua pihak.
KH Matin menegaskan dirinya tidak berpihak pada kelompok manapun. Namun, ia mengaku merasakan langsung pola kepemimpinan PBNU saat ini yang cenderung menonjolkan relasi kuasa. Intervensi ke daerah, menurutnya, terjadi secara masif dan menimbulkan kegelisahan di tingkat bawah.
“Pendekatannya terasa lebih ke arah kuasa. Intervensi ke daerah luar biasa,” ucapnya.
Atas kondisi tersebut, KH Matin menyampaikan pandangan tegas. Ia menilai opsi paling elegan demi kemaslahatan jam’iyah NU adalah mundurnya Rais Aam PBNU dan Ketua Umum PBNU.
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi Kilas Banten
Halaman : 1 2 3 Selanjutnya
